Ilustrasi animasiBONTANG – Imbas dari efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Bontang tidak merealisasikan Kartu Bontang Pintar (KBP), dalam bentuk kartu fisik.
Selain itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan skema KBP berpotensi tumpang tindih dengan program bantuan pendidikan lain yang sudah lebih dulu berjalan.
“Tidak menggunakan kartu tapi disalurkan perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, hingga kebutuhan penunjang lainnya,” ujarnya. Rabu (15/4/2026).
Ia mengungkapkan, pemerintah akan mengalihkan bentuk intervensi tanpa mengurangi manfaat bagi siswa.
“Kalau fungsinya sama, tidak bisa dijalankan dua program sekaligus. Itu berisiko terjadi duplikasi anggaran,” jelasnya.
Menurutnya, esensi dari KBP tetap dipertahankan, yakni membantu kebutuhan dasar pendidikan siswa.
Bahkan, program bantuan perlengkapan sekolah gratis telah lebih dulu dilaksanakan sejak awal masa kepemimpinannya.
“Yang penting manfaatnya dirasakan. Dan itu sudah kita jalankan lewat bantuan langsung,” tambahnya.
Tak hanya dalam bentuk barang, Pemkot juga mengalokasikan bantuan tunai bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.
Skema ini diharapkan mampu menekan beban biaya pendidikan yang kerap menjadi kendala.
Neni mengklaim, jika diakumulasikan, nilai bantuan yang diberikan daerah lebih tinggi dibanding bantuan serupa dari pemerintah pusat.
“Kalau dibandingkan dengan KIP yang berkisar Rp300 ribu hingga Rp350 ribu per tahun, bantuan kita bisa mendekati Rp1 juta per siswa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Abdu Safa Muha akan memastikan akan terus mengawal kebijakan tersebut, agar implementasinya tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kami tetap fokus menjalankan program pendidikan sesuai arahan kepala daerah, dan terpenting manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (ns/sr)
Tidak ada komentar