Bupati Kutai Barat Frederick Edwin saat memimpin apel gabungan di Alun-alun Itho, Kecamatan Barong Tongkok, Senin (8/6/2026). Foto (Nu/Memonesia)SENDAWAR – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menempatkan diri sebagai pihak yang harus dilayani masyarakat. Sebaliknya, setiap pejabat dan pegawai pemerintah diminta hadir sebagai pelayan yang memberikan layanan cepat, ramah, dan bertanggung jawab kepada warga.
Pesan itu disampaikan Frederick saat memimpin apel gabungan di Alun-alun Itho, Kecamatan Barong Tongkok, Senin (8/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti para staf ahli, Asisten I, Asisten II, Plt Asisten III, kepala badan dan dinas, kepala bagian, sekretaris perangkat daerah, hingga ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Dalam arahannya, Frederick menegaskan jabatan yang diemban setiap aparatur bukanlah simbol kemewahan maupun sarana mencari keuntungan pribadi. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
“Jabatan bukanlah simbol kemewahan dan bukan pula sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jabatan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan pengabdian,” tegasnya.
Ia menilai masih penting bagi seluruh aparatur untuk terus memahami makna jabatan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, maupun pejabat fungsional diminta memegang prinsip bahwa mereka adalah abdi rakyat.
“Jangan sampai ada pejabat yang merasa harus dilayani masyarakat. Sebaliknya, kita harus hadir memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Frederick juga mengingatkan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus diberikan kepada masyarakat. Kepercayaan publik, kata dia, hanya dapat dijaga melalui sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, birokrasi harus menjadi ruang untuk memberikan kontribusi nyata bagi daerah, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif. Oleh sebab itu, seluruh ASN diminta menjunjung tinggi integritas dan menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menekankan agar kepentingan masyarakat selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Pelayanan publik yang berkualitas dinilai menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Apel gabungan tersebut digelar sebagai sarana memperkuat komitmen dan menyatukan langkah seluruh aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di Kutai Barat. (Adv/Diskominfo Kutai Barat)
Tidak ada komentar