Kondisi antrean truk berjajar di SPBU Kilo 3 Bontang. (Nur/Memonesia)MEMONESIA.COM, Samarinda – Kenaikan harga Dexlite sebesar Rp4 ribu per liter menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Harga yang kini mencapai sekitar Rp24 ribu per liter itu dikhawatirkan mendorong pengguna kendaraan diesel beralih memburu biosolar subsidi.
Kekhawatiran tersebut muncul di tengah persoalan antrean dan kuota BBM subsidi yang belum sepenuhnya teratasi di sejumlah daerah di Kaltim. Jika pengguna Dexlite ikut beralih ke biosolar, tekanan terhadap ketersediaan BBM subsidi dinilai bisa semakin besar.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengatakan pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM sebelum membahas lebih jauh mengenai perubahan harga.
“Yang pasti permasalahan yang paling utama sekarang adalah kuotanya dulu. Kami ini sebagai perwakilan rakyat yang ada di Karangpaci selama ini berharap kuota yang ada, baik itu Dexlite maupun Pertalite, itu jangan dikurangi,” kata Nurhadi, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, kenaikan harga merupakan kebijakan pemerintah pusat dan berada di luar kewenangan DPRD Kaltim. Namun, dampaknya terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah tetap harus diperhitungkan.
Dexlite banyak digunakan kendaraan bermesin diesel, termasuk kendaraan angkutan yang menopang distribusi barang. Ketika harga BBM nonsubsidi meningkat, biaya operasional kendaraan ikut terdorong naik dan berpotensi memengaruhi ongkos distribusi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan pokok Kaltim masih banyak didatangkan dari luar daerah. Sejumlah komoditas dikirim dari Sulawesi dan Pulau Jawa menggunakan truk-truk berkapasitas besar.
“Apalagi kita belum bisa swasembada sendiri untuk kebutuhan bahan pokok Kaltim. Banyak dari Sulawesi dan Pulau Jawa dan semua dimuat pakai truk-truk besar,” ujarnya.
Di sisi lain, kendaraan angkutan justru masih menghadapi persoalan ketika hendak mendapatkan BBM subsidi. Nurhadi menyebut pengemudi truk harus menghabiskan waktu berjam-jam hingga beberapa malam untuk mengantre.
“Permasalahannya truk-truk besar ini mau beli itu susah. Itu yang menjadi pertanyaan. Harus butuh beberapa malam untuk mengantre. Ini kan menjadi permasalahan yang lebih ruwet sebenarnya,” tuturnya.
Situasi tersebut yang kemudian memunculkan kekhawatiran terjadinya migrasi pengguna Dexlite ke biosolar subsidi. Selisih harga yang semakin lebar dapat membuat pengguna kendaraan diesel memilih BBM subsidi untuk menekan biaya operasional.
“Potensi kendaraan pengguna Dexlite beralih ke biosolar subsidi semakin banyak pastinya,” kata Nurhadi.
Jika hal itu terjadi, persaingan mendapatkan biosolar subsidi diperkirakan semakin ketat. Terlebih, di sejumlah wilayah Kaltim antrean BBM subsidi sudah menjadi persoalan tersendiri.
Nurhadi meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Praktik pengetapan atau pembelian BBM subsidi dalam jumlah tertentu untuk kemudian dijual kembali dinilai harus ditindak.
“Baik pemerintah kota, baik provinsi, untuk menindak tegas kepada pengetap-pengetap,” tegasnya.
Ia menyebut masih terdapat oknum yang memanfaatkan celah distribusi BBM subsidi untuk memperoleh keuntungan.
“Karena bagaimanapun juga terdapat oknum-oknum yang selama ini memanfaatkan peluang membeli solar subsidi, untuk diperjualbelikan kembali, termasuk ke perusahaan dan juga tambang-tambang,” katanya.
Persoalan kuota Pertalite juga menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim. Saat melakukan kunjungan ke Bontang, pihaknya menemukan antrean kendaraan yang mengular untuk mendapatkan BBM subsidi.
Kondisi serupa disebut terdengar terjadi di Kutai Timur. Sementara di Balikpapan, pemerintah daerah telah menerapkan pengaturan waktu pengisian BBM bagi kendaraan tertentu untuk mengendalikan antrean.
Menurut Nurhadi, situasi tersebut menunjukkan distribusi BBM subsidi memang sedang menghadapi tekanan. Karena itu, kenaikan harga Dexlite dinilai perlu diantisipasi agar tidak memunculkan persoalan baru.
“Nah, ini kan kasihan semua. Dan salah satu-satunya permasalahan sumber permasalahannya adalah jatah kuotanya yang dikurangin oleh BPH Migas,” katanya.
Kenaikan Rp4 ribu per liter dinilai cukup signifikan bagi kendaraan angkutan yang membutuhkan BBM dalam jumlah besar. Dalam kondisi tersebut, Nurhadi melihat pengguna Dexlite bisa semakin terdorong untuk mencari alternatif yang lebih murah.
“Ini akan menjadi masalah yang luar biasa. Mereka mungkin lebih rela mengantre untuk mencari yang subsidi daripada membeli yang Dexlite,” pungkasnya. (*)
Tidak ada komentar