Warga Muara Kate Minta Kunjungan Wapres Gibran Tak Sekadar Formalitas

KALTIM – Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Sabtu (14/6/2025) malam, dinilai warga tak cukup jika hanya sebatas seremoni. Warga menuntut langkah nyata: hentikan truk hauling batu bara yang melintasi jalan umum dan tuntaskan kasus pembunuhan aktivis lingkungan, Russel (60).

Desakan itu datang dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur (Kaltim). Dinamisator JATAM Kaltim, Mareta Sari, menegaskan kunjungan wapres harus menjawab penderitaan warga yang bertahun-tahun terpinggirkan oleh aktivitas tambang.

“Ini bukan soal kunjungan simbolik. Yang ditunggu adalah jawaban konkret: apakah Wapres Gibran berani hentikan hauling ilegal dan mendorong pengungkapan kasus pembunuhan terhadap warga yang melawan?” tegas Mareta, Minggu (15/6).

Menurutnya, hingga saat ini negara masih abai. Laporan warga soal truk batu bara yang tetap melintasi jalur Muara Kate–Batu Kajang–Kuaro, sudah masuk ke Komnas HAM dua bulan lalu. Tapi hasilnya nihil.

“Sudah ada dua kali perlintasan kembali terjadi. Aparat tahu, pemerintah tahu, tapi diam. Alasan pembiaran sudah tidak relevan. BBPJN Kaltim pun sudah menyatakan tidak ada izin melintasi jalan nasional,” tegasnya. “Kalau dibiarkan, sama saja negara melegalkan pencurian di depan mata.”

Aktivitas hauling ilegal disebutnya merugikan warga secara langsung—dari jalan rusak parah, kecelakaan, hingga korban jiwa. “Ini sudah bukan lagi kerugian biasa. Orang meninggal, demo besar-besaran, dan praktik ‘kucing-kucingan’ terus terjadi. Truk lewat diam-diam. Kalau tidak diadang warga, tidak ada yang bertindak,” ungkapnya.

Pemerintah provinsi pun tak bisa lepas tangan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengaku pihaknya mendapat keluhan dari masyarakat Muara Komam yang ingin jalan umum steril dari truk tambang.

“Kami mendukung agar jalan umum tidak lagi dipakai untuk hauling. Infrastruktur rusak, keselamatan masyarakat terancam,” ujar Seno saat bertemu Plt Sekretariat Wapres, Al Muktabar, Jumat (13/6).

Ia menyebut regulasi sudah sangat jelas: jalan umum bukan untuk angkutan tambang. Pemerintah mendorong perusahaan membangun jalan khusus hauling, agar konflik antara warga dan perusahaan tak terus berulang.

“Warga butuh jalan aman, sopir butuh kerja. Maka solusinya: sediakan jalur sendiri. Jangan korbankan publik untuk keuntungan bisnis,” tegasnya.

Seno juga berharap keberadaan sumber daya alam Kaltim dikelola dengan bijak, bukan dengan cara menindas rakyat kecil atas nama pertumbuhan ekonomi. (*)