Soal Demo 21 April, Rudy Mas’ud Pastikan Tetap Berkantor, Termasuk Kepala Dinas
Gubernur Kaltim, Rusy Mas’ud. Foto (did/memonesia)SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan saat aksi demonstrasi 21 April 2026 digelar di Samarinda. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, seluruh jajaran tetap berkantor, termasuk kepala dinas.
Pernyataan itu disampaikan Rudy di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (20/4/2026) sore. Di tengah potensi massa turun ke jalan, pemerintah memilih tidak melonggarkan aktivitas birokrasi.
“Pada saat pelaksanaan aksi, seluruh jajaran pemerintah tetap akan berkantor seperti biasa,” kata Rudy.
Sikap itu menunjukkan Pemprov Kaltim tidak ingin pelayanan publik ikut terganggu oleh agenda demonstrasi. Di sisi lain, keputusan tetap masuk kantor juga memberi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin terlihat menjauh saat tekanan publik mulai menguat.
Rudy mengatakan pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan massa aksi. Namun, pertemuan dengan perwakilan demonstran masih bergantung pada situasi di lapangan.
“Pemerintah siap menerima perwakilan massa aksi, namun tetap melihat kondisi di lapangan,” ujarnya.
Meski membuka peluang dialog, Rudy belum memastikan apakah dirinya akan turun langsung menemui massa. Sampai sehari menjelang aksi, pemerintah masih menempatkan pengendalian situasi sebagai fokus utama.
Di tengah sorotan tuntutan demonstran, Rudy juga menyinggung isu yang dipersoalkan massa, seperti penggunaan fasilitas negara, termasuk mobil dinas dan perbaikan rumah jabatan. Menurut dia, hal itu bukan persoalan baru dan sudah melalui pemeriksaan lembaga resmi.
Ia menyebut audit telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Karena itu, pemerintah menilai isu tersebut semestinya dilihat dalam kerangka pengawasan yang sudah berjalan.
“Proses pemeriksaan sudah dilakukan oleh lembaga resmi,” tegasnya.
Rudy juga memastikan unsur pimpinan daerah tetap bersiaga selama aksi berlangsung. Artinya, bukan hanya aparatur biasa yang diminta tetap masuk, tetapi juga jajaran pimpinan di lingkungan pemerintah daerah.
“Semua unsur pimpinan daerah atau Forkopimda tetap berkantor dan bersiaga,” katanya.
Ia berharap demonstrasi tidak berkembang menjadi gangguan yang merugikan masyarakat luas, terutama jika sampai memicu penutupan jalan dan menghambat aktivitas publik. Menurut Rudy, stabilitas daerah tetap menjadi kepentingan bersama.
“Kalau tidak aman, yang rugi kita semua,” ujar Rudy. [Did]
Tidak ada komentar