Puluhan Guru Honorer di Kutim Turun ke Jalan, Tuntut Kesejahteraan
Aksi bertajuk para guru honorer Kutim menuntut sejumlah poin, di Kantor BKPSDM Kutim, Senin (4/5/2026). (Ist)SANGATTA – Puluhan guru dan tenaga kependidikan honorer di Kutai Timur kembali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di depan Kantor BKPSDM Kutim, Senin (4/5/2026), menuntut kejelasan status sekaligus prioritas dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026.
Aksi bertajuk “Aksi Solidaritas Tuntutan Gerakan Honorer Murni” ini diwarnai berbagai spanduk berisi tuntutan. Tulisan seperti “Harga Pengabdian Kami”, “Bersatu Berjuang”, hingga “Tuntut Keadilan Guru dan Tendik” dibawa peserta sebagai simbol kekecewaan yang telah lama terpendam.
Koordinator aksi, Rahmat, menegaskan bahwa honorer murni selama ini masih berada dalam posisi tidak pasti, meski sebagian telah mengabdi bertahun-tahun.
“Kami hanya menuntut keadilan. Banyak dari kami sudah bekerja lama, tapi belum juga mendapatkan kepastian status,” ujarnya saat berorasi.
Ia menyebut, honorer kerap tidak masuk dalam prioritas kebijakan, terutama dalam proses rekrutmen ASN maupun PPPK. Kondisi ini membuat peluang mereka semakin sempit, meski kebutuhan tenaga pendidikan di lapangan masih tinggi.
Dalam aksinya, para honorer menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, transparansi proses pengajuan analisis jabatan, pemetaan, serta pembahasan status guru dan tenaga kependidikan, termasuk operator Dapodik, tenaga administrasi sekolah, hingga tenaga perpustakaan.
Kedua, honorer yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diminta tetap diprioritaskan dalam seleksi PPPK atau ASN 2026 agar tidak kembali tersisih.
Ketiga, mereka mendesak adanya kejelasan status hukum sebagai tenaga honorer daerah, sehingga memiliki dasar perlindungan yang jelas.
Keempat, tuntutan menyasar aspek kesejahteraan, yakni pemberian tunjangan berbasis wilayah kerja serta sistem pembayaran yang rutin setiap bulan.
Rahmat menegaskan, aksi ini akan terus berlanjut hingga ada kebijakan konkret yang berpihak kepada honorer murni di Kutai Timur.
“Kami akan terus kawal sampai ada kejelasan. Ini bukan hanya soal kami, tapi juga masa depan pendidikan di daerah,” tandasnya.
Tidak ada komentar