Ribuan Warga Kaltim Akan Gelar Demo Besar 21 April di Kantor Gubernur dan DPRD
Dua tuntutan besar akan disampaikan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pada demo 21 April, mulai dari isu nepotisme hingga desakan mundur Gubernur Kaltim.SAMARINDA – Ribuan warga dari berbagai elemen di Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026. Dua titik yang dibidik massa adalah Kantor Gubernur Kaltim dan Kantor DPRD Kaltim.
Aksi ini digerakkan aliansi lintas organisasi yang mengaku membawa akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Isu yang diangkat tidak ringan, mulai dari dugaan nepotisme hingga desakan pemberhentian Gubernur Kaltim.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan persiapan aksi terus dimatangkan. Sejumlah posko sudah dibuka untuk koordinasi dan mobilisasi massa.
“Persiapan sudah berjalan. Kami telah mendirikan posko dan terus menggalang kekuatan karena ini adalah perjuangan masyarakat,” ujar Erly saat ditemui di Sekretariat Jalan S Parman, belum lama ini.
Menurut dia, demonstrasi ini lahir dari kekecewaan yang selama ini terus menumpuk. Aliansi menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah justru menimbulkan polemik, bukan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Erly menyebut dugaan nepotisme dan dinasti kekuasaan menjadi salah satu isu utama yang akan dibawa ke jalan. Bagi aliansi, persoalan itu dinilai berbahaya karena bisa merusak tata kelola pemerintahan dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
“Yang kami suarakan adalah penghentian nepotisme. Karena itu akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi korupsi,” tegasnya.
Data sementara panitia mencatat sedikitnya 4.075 orang telah terdaftar sebagai peserta aksi. Massa berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, hingga komunitas pengemudi ojek online.
Keterlibatan pengemudi ojol menjadi salah satu sorotan dalam rencana aksi ini. Aliansi Mitra Kaltim Bersatu yang mewadahi para pengemudi menilai kondisi ekonomi saat ini ikut menekan sektor informal, termasuk pendapatan ojol yang disebut terus tergerus akibat daya beli masyarakat melemah.
Koordinator Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, Lukman, mengatakan kebijakan yang dinilai tidak berpihak membuat tekanan di lapangan semakin terasa. Ia juga menyinggung dugaan nepotisme sebagai persoalan yang ikut memengaruhi kondisi masyarakat luas.
“Kami merasakan langsung dampaknya. Ketika kebijakan tidak berpihak dan ada praktik nepotisme, itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk kami di lapangan,” ujarnya.
Dengan adanya ajakan kepada pengemudi ojol untuk ikut aksi, potensi terganggunya layanan transportasi daring juga ikut mencuat. Meski begitu, aliansi menyebut keputusan bergabung atau tidak tetap diserahkan kepada masing-masing individu.
Selain lewat demonstrasi, aliansi juga menempuh jalur formal. Mereka telah mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia agar pemerintah pusat dan aparat penegak hukum turun tangan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang disampaikan.
Erly menegaskan aksi ini tidak berkaitan dengan kontestasi politik sebelumnya. Ia menyebut gerakan tersebut murni lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Ini bukan soal Pilkada. Itu sudah selesai. Ini murni gerakan masyarakat yang merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah,” katanya.
Dengan jumlah massa yang terus bertambah dan dukungan dari puluhan organisasi, aksi 21 April diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir. Aliansi juga memberi sinyal tekanan tidak akan berhenti jika tuntutan mereka diabaikan.
“Kalau tidak ada respons, kami akan terus bergerak. Ini suara masyarakat yang ingin perubahan nyata,” jelasnya.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar