Nelayan Penyinggahan Kubar Terpaksa Beli Pertalite Rp16 Ribu, SPBU Tak Kunjung Ada
Salah satu SPBU di Kutai Barat.SENDAWAR – Sudah bertahun-tahun warga Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), hidup tanpa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS). Akibatnya, masyarakat harus membeli Pertalite dengan harga eceran yang melonjak hingga sekitar Rp16 ribu per liter, jauh di atas harga resmi.
Kondisi ini paling dirasakan para nelayan Sungai Mahakam yang setiap hari bergantung pada bahan bakar untuk mencari nafkah. Alih-alih menikmati BBM bersubsidi, mereka justru harus menanggung biaya operasional yang jauh lebih mahal karena keterbatasan akses distribusi.
Camat Penyinggahan Edy Murhamdi mengatakan persoalan BBM menjadi salah satu keluhan utama masyarakat sejak dirinya mulai bertugas sekitar dua bulan lalu. Menurutnya, hingga kini Penyinggahan belum memiliki fasilitas penyaluran BBM resmi sehingga pasokan Pertalite harus didatangkan dari Kecamatan Muara Pahu maupun Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Karena di Penyinggahan belum memiliki SPBU maupun APMS, masyarakat harus membeli BBM dari luar daerah. Akibatnya, harga Pertalite di tingkat eceran mencapai sekitar Rp16 ribu per liter,” ujarnya.
Situasi tersebut membuat masyarakat, khususnya nelayan, harus mengeluarkan biaya lebih besar setiap kali melaut. Padahal, mereka merupakan kelompok yang seharusnya menjadi sasaran penerima manfaat BBM bersubsidi.
Edy berharap pemerintah segera menghadirkan SPBU atau APMS di Penyinggahan agar warga tidak lagi membeli BBM dengan harga yang jauh di atas ketentuan.
“Kami berharap nelayan bisa menikmati Pertalite bersubsidi dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter melalui SPBU atau APMS,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Saripudin, salah seorang nelayan di Penyinggahan. Ia mengaku tingginya harga Pertalite semakin menggerus pendapatan nelayan karena biaya operasional terus membengkak.
“Selisihnya mencapai Rp6 ribu per liter. Kami membeli sekitar Rp16 ribu, sedangkan di SPBU hanya Rp10 ribu per liter,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mendengar keluhan masyarakat, tetapi segera menghadirkan solusi nyata agar distribusi BBM bersubsidi dapat menjangkau Penyinggahan.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan pemerintah daerah akan berupaya mencari jalan keluar agar akses BBM bersubsidi di wilayah yang belum terlayani bisa diperbaiki.
“Terkait pendistribusian BBM di wilayah Kubar, tentu akan kami upayakan penanganannya melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar masyarakat, khususnya nelayan, mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah,” tegasnya.
Ketiadaan SPBU maupun APMS di Penyinggahan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Selama akses distribusi belum dibenahi, masyarakat akan terus membeli Pertalite dengan harga jauh lebih mahal, sementara nelayan harus menanggung beban biaya yang semakin besar untuk tetap bisa mencari nafkah di Sungai Mahakam. (Adv/Diskominfo Kubar)
Tidak ada komentar