SENDAWAR – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) hingga pertengahan 2026 masih berada di angka 25,51 persen. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan berbagai program agar target penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat tercapai hingga akhir tahun.
Data tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin dalam Rapat Paripurna XII Masa Sidang II DPRD Kubar dengan agenda penyampaian Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026, Rabu (29/7/2026).
Dalam laporannya, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp914,863 miliar dari total pagu Rp3,585 triliun, atau setara 25,51 persen. Sementara realisasi pendapatan daerah tercatat Rp1,293 triliun atau 43,57 persen dari target Rp2,968 triliun.
Frederick mengatakan, laporan semester pertama ini menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD selama Januari hingga Juni, sekaligus dasar untuk menyusun langkah percepatan pada enam bulan berikutnya.
“Perkiraan pendapatan dan belanja enam bulan berikutnya menjadi dasar dan pertimbangan untuk menetapkan perubahan APBD, baik berupa penambahan, pengurangan maupun pergeseran antar komponen belanja,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah terealisasi Rp104,370 miliar atau 42,18 persen dari target Rp247,407 miliar. Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp1,188 triliun atau 44,15 persen dari target Rp2,691 triliun.
Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah masih sangat rendah. Hingga akhir Semester I, realisasinya baru Rp460,397 juta atau 1,59 persen dari target Rp28,903 miliar.
Pada sisi belanja, belanja operasi menjadi komponen dengan penyerapan tertinggi, yakni Rp779,442 miliar atau 34,75 persen dari target Rp2,242 triliun. Belanja transfer terealisasi Rp114,317 miliar atau 34,45 persen dari pagu Rp331,801 miliar.
Berbeda dengan belanja operasi, realisasi belanja modal masih sangat minim. Hingga 30 Juni 2026, penyerapannya baru mencapai Rp21,103 miliar atau sekitar 2,10 persen dari target Rp1,002 triliun. Adapun belanja tidak terduga belum terealisasi.
Di sektor pembiayaan, penerimaan daerah mencapai Rp1,624 triliun atau 260,93 persen dari target Rp662,396 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp5 miliar belum terealisasi.
Frederick menegaskan pemerintah akan memacu pelaksanaan program pembangunan pada Semester II agar serapan anggaran meningkat signifikan.
Ia berharap realisasi belanja dapat mendekati target 100 persen hingga akhir tahun, dengan catatan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjalan sesuai jadwal.
Menurutnya, perkembangan pendapatan daerah juga akan memengaruhi kondisi pembiayaan. Jika terjadi defisit, pemerintah akan menutupnya melalui surplus pembiayaan neto. Sebaliknya, apabila terjadi surplus anggaran, pemanfaatannya akan diusulkan melalui peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Frederick menambahkan, laporan yang disampaikan di hadapan DPRD masih berupa gambaran umum realisasi APBD per 30 Juni 2026. Rincian lengkapnya telah diserahkan kepada DPRD melalui dokumen Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. (Adv/Diskominfo Kubar)
Tidak ada komentar