Demo di DPRD Bontang, PHM Tolak Rujab Jadi Hotel dan Desak Honorer Dipekerjakan Kembali

BONTANG – Ratusan massa yang tergabung dalam Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kamis (11/9/2025). Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan wacana alih fungsi rumah jabatan (rujab) hingga desakan agar pekerja honorer yang diberhentikan bisa kembali dipekerjakan.

Rudy Irawan, pengurus DPP PHM, menegaskan penolakan terhadap rencana pemindahan rumah jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Bontang untuk dijadikan hotel bintang lima. Menurutnya, kebijakan itu tidak sejalan dengan instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.

“Rujab itu sudah melekat sebagai simbol Kota Bontang. Masalah jarak juga perlu dipertimbangkan, ketika masyarakat ingin mengadu harus menempuh perjalanan cukup jauh ke Bontang Lestari,” tegas Rudy.

Selain itu, PHM juga menyoroti pemberhentian 230 tenaga honorer dengan masa kerja di bawah dua tahun. Mereka menuntut agar para honorer tersebut dipekerjakan kembali.

“Termasuk soal rekrutmen pendamping RT, tidak semestinya hanya untuk sarjana baru. Pemerintah mestinya memanfaatkan tenaga honorer yang sudah berpengalaman,” tambahnya.

PHM menilai kuota pendamping RT juga harus ditambah. Saat ini hanya tersedia 60 orang, padahal jumlah RT di Bontang mencapai sekitar 500.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib. Sejumlah perwakilan massa akhirnya diterima masuk ke Gedung DPRD untuk berdialog dengan pimpinan dewan. Wakil Ketua DPRD Bontang, Maming, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Insyaallah semua tuntutan akan kami bahas dan perjuangkan secara tuntas,” ucap Maming di hadapan perwakilan massa.