Wali Kota Bontang Ancam Potong TPP Kepala Dinas yang Sering Mangkir Rapat

Admin
9 Sep 2026 14:29
Bontang 0
2 menit membaca

MEMONESIA.COM, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mulai memperketat kedisiplinan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghadiri rapat bersama DPRD Bontang.

Neni bahkan mengancam akan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepala OPD yang mangkir tanpa alasan jelas saat agenda rapat dengan DPRD.

Ancaman tersebut disampaikan setelah hanya 13 kepala OPD yang tercatat hadir langsung dalam rapat. Sementara sejumlah kepala OPD lainnya tidak berada di lokasi dan memilih mengutus perwakilan pejabat di bawahnya.

Menurut Neni, kehadiran kepala OPD dalam rapat DPRD tidak semestinya sekadar diwakilkan. Pejabat yang memimpin perangkat daerah dinilai perlu hadir langsung untuk memberikan penjelasan mengenai program dan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Terlebih, pembahasan bersama DPRD kerap menyangkut persoalan teknis yang membutuhkan penjelasan langsung dari kepala dinas. Mulai dari pelaksanaan program, pelayanan publik, hingga berbagai persoalan di masing-masing perangkat daerah.

Karena itu, Neni meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang mencatat setiap ketidakhadiran kepala OPD dalam rapat, termasuk alasan yang mendasarinya.

Ia menegaskan, absensi pejabat tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bakal menjadi dasar evaluasi terhadap hak tambahan penghasilan yang diterima pejabat bersangkutan.

“Setiap ketidakhadiran harus jelas penyebabnya. Kalau tidak ada alasan yang jelas, potong TPP-nya sesuai hari pejabat tersebut tidak hadir,” tegas Neni, Selasa (8/9/2026).

Kebijakan tersebut menjadi peringatan bagi kepala OPD agar lebih serius menjalankan tanggung jawab kedinasan, terutama ketika pemerintah daerah membutuhkan koordinasi langsung dengan DPRD.

Bagi Neni, kehadiran pimpinan OPD bukan hanya persoalan administrasi, tetapi bagian dari tanggung jawab pejabat dalam memastikan setiap program pemerintah daerah dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x