Anggota DPRD Kutim, Syaiful Bakhri. Foto (dil/memonesia)KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Syaiful Bakhri mengusulkan para guru honorer yang berada di wilayah pelosok Kutim diprioritaskan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal itu, ia ungkap demi memberikan kepastian kesejahteraan bagi para guru di wilayah pelosok, terutama pada perekonomian mereka. Dengan adanya jaminan kesejahteraan para guru, Syaiful percaya, nantinya akan menjawab sejumlah masalah-masalah yang terjadi selama ini.
“Usulan ini diharapkan akan memberikan kesejahteraan bagi para guru yang selama ini sudah berjuang dan berdedikasi di wilayah terpencil,” kata Syaiful kepada awak media, baru-baru ini.
Selain itu, peningkatan fasilitas pendidikan juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus diselesaikan. Sebab, kondisi pendidikan yang terjadi saat ini, mengalami kesenjangan fasilitas pendidikan yang cukup besar antara wilayah pelosok dan perkotaan.
Tidak hanya itu, persoalan kekurangan tenaga pengajar juga menjadi masalah yang serius. “Kami masih membutuhkan lebih banyak guru, terutama yang berstatus pegawai negeri. Saat ini, banyak guru di daerah terpencil yang masih berstatus honorer,” jelasnya.
Dengan demikian, ia telah mengusulkan peningkatan status guru honorer menjadi PPPK. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang bertugas di wilayah sulit akses.
“Kami juga berharap mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes ASN agar bisa menjadi pegawai tetap. Ini penting demi memastikan kualitas pendidikan di daerah terpencil,” tambah Syaiful.
Selain itu, DPRD berkomitmen menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kutim untuk memantau kebutuhan sekolah, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pengajar.
“Harapan kami, seluruh sekolah di Kutai Timur memiliki fasilitas memadai dan tenaga pengajar yang cukup. Anak-anak di wilayah ini berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Tidak ada komentar