Demo 21 April Kepung Kantor DPRD Kaltim, Anggaran Rujab dan Mobil Dinas Disoal
Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di Kaltim menggelar aksi 21 April di depan Kantor DPRD Kaltim. Foto: Riani Rahayu/detikKalimantan
Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di Kaltim menggelar aksi 21 April di depan Kantor DPRD Kaltim. (Ist)BONTANG – Ribuan warga turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/4/2026). Aksi ini menyorot penggunaan anggaran daerah, terutama pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltim, sembari mendesak DPRD memakai hak interpelasi dan angket untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah provinsi.
Jumlah massa diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang. Saat aksi berlangsung, dua demonstran sempat pingsan di lokasi dan langsung mendapat pertolongan medis. Setelah berorasi di depan gedung dewan, massa kemudian bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim untuk melanjutkan demonstrasi.
Perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda, Budiman Arief, mengatakan aksi itu lahir dari kekecewaan terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Ia menilai kebijakan pemerintah justru menambah jarak dengan kondisi riil warga yang sedang tertekan secara ekonomi.
“Ini kita dipimpin dan diobok-obok secara semena-mena, secara tidak profesional. Ada kesan semua ini dikondisikan, ada kongkalikong. Kita sebagai rakyat merasa dipermainkan,” ujar Budiman.
Ia menyinggung beban ekonomi warga yang menurutnya belum mereda, sementara di sisi lain pemerintah justru mengeluarkan anggaran besar untuk kebutuhan pejabat. Menurut dia, situasi ini memicu kemarahan publik karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Kita sekarang terbeban, apalagi dengan adanya IKN. Harusnya pemerintah lebih peka. Tapi yang kita lihat justru anggaran besar keluar untuk kepentingan pejabat,” katanya.
Budiman secara khusus menyorot anggaran pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur. Dua pos belanja itu dianggap menjadi simbol prioritas yang salah di tengah kondisi warga yang masih tertekan.
“Banyak uang kita dipakai, Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, lalu Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Apa maksudnya itu? Ini uang rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan DPRD Kaltim agar tidak hanya menjadi penonton di tengah polemik anggaran. Menurut dia, lembaga legislatif harus memakai fungsi pengawasan secara nyata, bukan sekadar menerima aspirasi tanpa tindak lanjut.
“Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. DPRD ini rumah rakyat. Kami minta mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, jangan tutup mata,” kata Budiman.
Peserta aksi dari kalangan mahasiswa, Daris, menegaskan tuntutan utama massa adalah keterbukaan penggunaan anggaran. Ia menilai publik berhak mengetahui secara terang bagaimana uang daerah dipakai, terutama untuk belanja yang menimbulkan sorotan luas.
“Aksi ini untuk menggugat hak masyarakat Kaltim. Kami ingin semua penggunaan anggaran itu dibuka secara terang benderang,” ujar Daris.
Menurut dia, DPRD Kaltim punya kewenangan untuk menindaklanjuti polemik tersebut lewat mekanisme resmi. Karena itu, massa mendesak dewan tidak berhenti pada sikap menerima aspirasi, tetapi berani memakai hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah.
“Kami mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi. Itu penting untuk meminta penjelasan dari pemerintah soal anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar dan rumah jabatan Rp 25 miliar,” katanya.
Sebelumnya, DPRD Kaltim menyatakan siap menerima aspirasi massa aksi. Sekretariat dewan menyebut pimpinan DPRD telah menyatakan kesediaan untuk membuka ruang dialog dengan demonstran.
Tidak ada komentar