Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo. (ist)Memonesia.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bagus Susetyo, menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi petani di Bumi Mulawarman, yang saat ini tengah menghadapi kendala dalam memperoleh pupuk.
Politikus Gerindra ini menyoroti keterbatasan kuota pupuk subsidi yang diatur oleh catman. Dampak dari aturan ini, membuat para petani sangat sulit memenuhi kebutuhan mereka.
“Petani kita memerlukan pupuk, namun untuk mendapatkannya itu sangat terbatas sekali. Aturan catman itu yang bikin sulit,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Dengan anggaran mencapai Rp25,32 triliun pada tahun 2023, Bagus Susetyo menekankan bahwa pembelian pupuk normal seharusnya bukan hal sulit. Justru, Pemerintah Provinsi Kaltim mampu mewujudkannya untuk para petani.
Menurutnya, politik ilmiah dari pihak terkait perlu dilakukan untuk memastikan distribusi pupuk merata di seluruh Kaltim.
“Pembelian pupuk normal bukanlah satu hal yang sulit. Namun, hanya politik ilmiah dari Pak Pj Gubernur, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang mestinya bisa melaksanakan hal itu,” terangnya.
Selain itu, ia juga membahas permasalahan alat-alat pertanian di Provinsi Kaltim. Yang mana Dinas Pertanian mencatat penurunan jumlah Petani Pembimbing Lapangan (PPL) dan kurangnya minat generasi kedua petani untuk melanjutkan profesi pertanian.
“Ini harus kita sikapi dengan baik, mekanisasi pertanian di Kaltim, mulai dari pembajakan tanah hingga panen itu harus diterapkan untuk meningkatkan efisiensi ketahanan pangan di Kaltim,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Akmal Malik turut angkat bicara mengenai upaya penyelesaian permasalahan ini. Bahkan, ia mengaku telah menghubungi PT Pupuk Kaltim untuk dapat menindaklanjuti permasalahan kuota pupuk subsidi yang terbatas.
“Namun, disisi data, masih terdapat kendala terkait ketidakakuratan data penerima subsidi,” bebernya.
Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, ia berencana membuat kebijakan data desa presisi untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.
“Masalahnya di lapangan itu adalah datanya kacau. Makanya ke depan, kita akan membuat data desa presisi. Tentu, saya butuh support dari teman-teman DPRD untuk menyelesaikan persoalan ketidakakuratan data ini,” tegasnya. (adv)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar