Yan Sebut Krisis Air Bersih Masih Menjadi Masalah Utama di Wahau dan Kongbeng
Anggota DPRD Kutim, Yan. Foro (dil/memonesia)KUTAI TIMUR – Ketersediaan air bersih dan perbaikan infrastruktur terus menjadi keluhan utama warga eks-transmigrasi di Kecamatan Wahau dan Kongbeng, Kutai Timur (Kutim). Hal ini mencuat dalam reses yang dilakukan anggota DPRD Kutim, Yan, beberapa waktu lalu.
Saat dikonfirmasi usai reses, Kamis (21/11/2024), di Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi. Yan mengatakan akses air bersih menjadi persoalan mendasar yang hingga kini belum teratasi di sejumlah wilayah tersebut.
Menurutnya, aspirasi warga menjadikan air bersih sebagai prioritas utama, seiring dengan kebutuhan lain seperti perbaikan jalan dan rumah ibadah di Desa Wanasari.
“Masalah utama mereka adalah air bersih. PDAM belum menjangkau daerah eks-transmigrasi, ini menjadi usulan yang hampir seragam dari warga di Wahau dan Kongbeng,” ujar Yan.
Warga, lanjutnya, sempat mengusulkan pembuatan sumur bor sebagai solusi sementara. Namun, kendala teknis dan risiko proyek tanpa hasil membuat pemerintah ragu mengambil langkah tersebut.
“Kalau sumur bor, pemerintah baru mau membayar jika airnya benar-benar tersedia. Masalahnya, kontraktor harus menanggung biaya operasional tanpa kepastian. Ini jadi persoalan yang masih belum ada solusinya,” ungkapnya.
Selain air bersih, Yan menyoroti usulan perbaikan jalan dan fasilitas rumah ibadah di Desa Wanasari. Ia memastikan semua aspirasi warga telah diteruskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diverifikasi oleh Bappeda.
Namun, Yan mengakui bahwa perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah sering kali menjadi hambatan dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“DPRD hanya mengusulkan aspirasi warga ke SKPD, tapi keputusan akhir tetap di tangan Bappeda. Kadang yang kami anggap prioritas belum tentu dianggap mendesak oleh pemerintah,” tegas Yan.
Ia menambahkan, anggota DPRD yang terjun langsung ke lapangan sering kali melihat urgensi masalah secara nyata. Namun, visi pemerintah daerah kadang tidak sejalan dengan realitas tersebut.
“Kami yang turun ke masyarakat tahu kebutuhan mendesak mereka. Tapi sering kali pemerintah berpendapat berbeda, menyebut itu belum sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Ini kendala sistem yang terus kami hadapi,” pungkasnya.
Masalah air bersih dan infrastruktur di wilayah eks-transmigrasi ini menjadi gambaran bagaimana kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Aspirasi warga, meskipun telah disampaikan, membutuhkan sinergi dan komitmen untuk segera direalisasikan.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar