Anggota DPRD Kutim, David Rante. Foto (dil/memonesia)KUTAI TIMUR – David Rante, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Ia menilai, optimalisasi sistem ini sangat mendesak, terutama dalam menyongsong penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
“Kita butuh SIPD yang bekerja maksimal, tanpa ada data yang tercecer. Usulan masyarakat yang masuk lewat reses harus benar-benar terakomodasi,” kata dia, kepada wartawan baru-baru ini.
David menyoroti, SIPD bukan hanya alat administrasi, tetapi fondasi penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran. Menurutnya, sistem ini mengintegrasikan berbagai data, seperti perencanaan pembangunan, laporan keuangan, hingga pengawasan program pemerintah.
Jika dikelola dengan baik, SIPD dapat mempermudah pemerintah daerah dalam merencanakan dan memantau proyek-proyek pembangunan.
“Kita punya anggaran besar, dan itu harus terlihat nyata dampaknya di masyarakat. SIPD harus menjadi alat yang mempercepat perencanaan dan evaluasi program pembangunan,” tambahnya.
David juga memperingatkan, jika data di SIPD tidak dikelola secara optimal, kebijakan pembangunan bisa meleset dari kebutuhan masyarakat. Ia menilai pengelolaan yang buruk berisiko menciptakan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.
“Kalau sistemnya semrawut, perencanaan bisa jadi tidak akurat. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat malah meleset,” ujarnya.
David menekankan perlunya transparansi dari Pemerintah terkait usulan yang tidak terakomodir. Ia mengingatkan bahwa penjelasan rinci harus diberikan jika ada usulan yang ditolak atau tertunda.
“Kalau ada masalah, pemerintah harus transparan. Apa penyebabnya? Apakah ada kendala teknis atau alokasi anggaran yang terbatas? Itu harus dijelaskan,” tegasnya.
Bagi David, keterbukaan semacam ini penting agar masyarakat memahami proses pengambilan keputusan, dan tidak ada kecurigaan soal pengelolaan anggaran. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan DPRD akan terus mengawal agar aspirasi warga Kutai Timur tidak diabaikan.
David mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar agar Pemkab Kutim lebih serius memanfaatkan SIPD sebagai alat untuk efisiensi anggaran. Dengan manajemen data yang lebih baik, ia yakin pembangunan yang signifikan dan terukur bisa tercapai.
Tidak ada komentar