Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan Helikopter untuk Atasi Karhutla di Muara Kaman
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.
MEMONESIA.COM, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengupayakan dukungan helikopter dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat seperti Kecamatan Muara Kaman.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan target penanganan kebakaran maksimal 1 x 24 jam untuk titik api yang masih dapat dijangkau petugas dan peralatan.
“Kita mengikuti saja apa yang direncanakan. Di Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah punya program agar penanganan api tidak lebih dari 1 x 24 jam untuk titik-titik yang bisa kita jangkau,” ujarnya.
Namun, keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia membuat penanganan sejumlah titik kebakaran menjadi lebih sulit. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Kukar meminta dukungan BNPB agar pemadaman dapat dilakukan melalui udara.
“Memang kendala kita ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh peralatan dan sumber daya manusia. Contohnya yang terjadi di Muara Kaman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau melakukan pemadaman menggunakan sarana helikopter dengan penyiraman dari udara,” jelas Aulia.
Di sisi lain, penanganan karhutla yang dapat dijangkau dari darat tetap mengandalkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar.
Aulia mengapresiasi keterlibatan kedua instansi tersebut dalam menangani kebakaran di wilayah Kukar. Meski demikian, ia mengakui masih ada titik kebakaran yang memerlukan upaya penanganan lebih intensif.
“Kalau melihat Kalimantan Timur dibandingkan daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten Kukar, kita bisa mengelola kondisi ini dengan cukup baik. Kami sangat salut dengan perangkat kami, Damkar dan BPBD, yang sangat sigap dalam melakukan penanganan,” katanya.
Pemkab Kukar berharap proses penetapan karhutla sebagai bencana nasional dapat memperkuat dukungan penanggulangan, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau petugas.
“Memang di beberapa titik yang kami ketahui, penanganannya membutuhkan upaya lebih. Mudah-mudahan, dengan proses penetapan sebagai bencana nasional, penanganannya bisa lebih masif lagi,” tutup Aulia. (Adv/Ns)
Tidak ada komentar