Selain Menteri LHK Siti Nurbaya dan Gubernur Kaltim Isran Noor, pertemuan juga dihadiri Deputi Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Ketum APHI Indroyono Soesilo, Executive Director APHI Purwadi Soeprihanto dan Plt Dirut PT MBS Abidharta Hakim. (Dok. Pemprov Kaltim)
MEMONESIA.COM – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur akan memasuki babak baru.
Hal itu tergambar dari pertemuan Gubernur Kaltim H Isran Noor bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta, Jumat sore (12/2/2021).
Pertemuan membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakselerasi pengoperasian KEK MBTK yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019 lalu. Peresmian KEK MBTK, kala itu dilakukan Presiden Joko Widodo di Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, bersamaan dengan peresmian KEK lain, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
Beberapa hal dibahas terkait kesiapan KEK MBTK antara lain soal pengadaan lahan (aset vital), ketersediaan listrik, air bersih/SPAM, pelabuhan (ekspor) dan instalasi pengelolaan limbah/IPAL.
Gubernur Isran Noor sangat mengapresiasi perhatian besar Menteri LHK Siti Nurbaya untuk membantu mempercepat operasionalisasi kawasan ekonomi khusus yang berada di sisi strategis Alur Laut Kepulauan Indonesa (ALKI) II tersebut.
“Saya menyambut baik dan menjamin akan memberikan insentif, termasuk untuk pengadaan lahan kepada investor yang serius menanamkan modal mereka di KEK MBTK,” sebut Gubernur Isran Noor dalam pertemuan kemarin.
Melihat potensi besar yang dimiliki Kaltim, baik dari sisi sumber daya alam tak terbarukan (unrenewable resources) dan sumber daya alam terbarukan (renewable resources), seperti hasil kehutanan dan perkebunan, Menteri Siti Nurbaya menyarankan pelibatan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) untuk berinvestasi di KEK MBTK.
Saran itu menurut Siti Nurbaya, sejalan dengan Permenko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa salah satu bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di KEK MBTK adalah industri pengolahan kayu, di samping industri pengolahan kelapa sawit, industri energi dan logistik.
“Saya berharap KEK MBTK bisa segera beroperasi. Kita akan bantu dengan pelibatan investasi dari APHI,” kata Siti Nurbaya.
Pelibatan APHI tentu saja selaras dengan semangat pembangunan KEK MBTK yang diharapkan mampu menjadi kawasan industri masa depan yang menghasilkan produk-produk bernilai tambah, sehingga bukan hanya mengekspor raw material atau bahan baku/mentah.
“Mereka akan bantu hilirisasi industri perkayuan yang modern dan produktif,” imbuh Siti Nurbaya.
Sebagai informasi KEK MBTK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Luas lahan tersedia/HPL 509,4 hektar dengan rencana investasi pembangunan kawasan mencapai Rp2,65 triliun. Jika kelak beroperasi dengan baik, KEK MBTK berpotensi besar menyerap tenaga kerja hingga 55.700 orang.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor yang mendampingi Gubernur Isran Noor dalam pertemuan tersebut menyebutkan, di masa depan keberadaan KEK MBTK akan sangat potensial.
Selain menjadi kawasan ekonomi yang akan mengolah berbagai produk turunan bernilai tambah, seperti industri pengolahan minyak sawit, pengolahan kayu, refinery dan logistik, pelabuhan berskala internasional yang disiapkan juga akan mendorong peningkatan ekspor Kaltim.
Lanjut Roby, Pelabuhan KEK Maloy akan menjadi penyangga utama arus distribusi dari produk industri perusahaan yang bakal masuk ke kawasan tersebut.
Apalagi di Kutim sendiri sudah banyak pabrik pengolahan CPO dan batu bara. Maka, pengolahan produk turunannya bisa memanfaatkan KEK MBTK.
Memanfaatkan jalur ALKI II akan meningkatkan daya saing produk, karena menekan biaya logistik. Dari pelabuhan Maloy langsung masuk ke jalur ekspor ke wilayah Asia Timur seperti China, Korea, Filipina, Jepang dan lainnya.
“Selain itu menghemat waktu tempuh ke negara tujuan ekspor bila dibandingkan ekspor melalui Surabaya atau Jakarta,” kata Roby.
Mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim itu juga menguraikan potensi investasi di KEK MBTK mencapai Rp37,71 triliun.
Prediksi selanjutnya, pada tahun 2025 KEK MBTK akan mampu menyumbangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi Kabupaten Kutai Timur hingga Rp4,67 triliun.
Khusus hasil kelapa sawit, Kutim sendiri menghasilkan tidak kurang dari 7 juta ton TBS per tahun atau setara dengan 2 juta ton CPO. Sedangkan produksi TBS keseluruhan Kaltim sebanyak 18 juta ton.
Dengan naiknya kembali harga CPO maka ke depan diharapkan keberadaan KEK MBTK juga akan mendongkrak peningkatan ekspor Kaltim.
Roby menjelaskan, minyak goreng sawit (RBD palm olein) dan minyak fraksi (RBD palm stearin) merupakan minyak turunan kelapa sawit yang paling banyak diekspor ke China dan Filipina. Sedangkan produk palm kernel expeller (PKE) dan cangkang kelapa sawit diminati China, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Malaysia.
Pertemuan juga dihadiri Deputi Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Ketum APHI Indroyono Soesilo, Executive Director APHI Purwadi Soeprihanto dan Plt Dirut PT MBS Abidharta Hakim.
“Jujur, kami surprise karena pertemuan dihadiri langsung Pak Gubernur dan Ibu Menteri LHK. Prinsip kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada para pengusaha nasional dan luar negeri yang akan menanamkan investasi mereka di KEK MBTK,” kata Abidharta Hakim dari MBS, Perusda milik Pemprov Kaltim.
Rencananya, pertemuan lanjutan akan diadakan melalui video conference zoom meetng pekan depan. Menteri Siti Nurbaya dan Gubernur Kaltim akan membahas terkait komitmen dan dukungan pemerintah bagi para investor yang akan berinvestasi di KEK MBTK.
Sedangkan Perusda MBS akan menyampaikan konsep pembangunan dan pengelolaan KEK MBTK. Sementara investor yang berminat akan memaparkan rencana besar atau grand design investasi mereka di KEK MBTK. Menarik untuk ditunggu. (*/Samsul Arifin/Humasprov Kaltim)
Artikel ini tayang di website kaltimprov.go.id dengan judul: “Dukung Akselerasi Maloy, Menteri LHK Dorong Pelibatan APHI”