Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Nuryadi Bakhtiar. Foto (Nur/Memonesia)BONTANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang mulai melirik dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebagai salah satu solusi menekan kasus anak putus sekolah di daerah.
Langkah ini diambil karena persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dinilai tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan dunia usaha disebut penting agar penanganan lebih luas dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Nuryadi Bakhtiar, mengatakan skema kerja sama akan dibangun melalui forum perencanaan daerah.
“Skema kerja sama melalui forum Musrenbang akan dimanfaatkan untuk menghubungkan program CSR dengan kebutuhan penanganan anak putus sekolah di daerah,” ujarnya.
Menurut dia, banyak perusahaan beroperasi di Kota Bontang sehingga program sosial mereka dinilai bisa diarahkan untuk membantu sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak yang terancam kehilangan akses sekolah.
Dari hasil pendataan sementara, Disdikbud menemukan cukup banyak kasus putus sekolah pada usia sekitar 19 tahun atau setara jenjang SMA.
Meski pendidikan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Pemkot Bontang memastikan tetap ikut terlibat karena siswa terdampak merupakan warga daerah setempat.
“Kalau dari hasil pendataan sementara, kasus putus sekolah cukup banyak ditemukan pada usia sekitar 19 tahun atau setara jenjang SMA,” ungkapnya.
Selain membuka peluang pendanaan CSR, Disdikbud juga akan melakukan pemutakhiran data ATS untuk mengetahui penyebab utama anak berhenti sekolah.
Langkah ini dinilai penting agar intervensi yang diberikan tidak salah sasaran.
“Yang utama adalah kita petakan dulu kondisi mereka di lapangan, termasuk kendalanya. Dari situ baru kita susun solusi bersama, agar penanganannya lebih tepat,” tutupnya. (ns/sr)
Tidak ada komentar