Kukar Bidik Rp600 Miliar untuk Pengembagang Enam Kawasan Perdesaan
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kukar, Muhammad Saidar. 
MEMONESIA, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan skema pembangunan enam kawasan perdesaan dengan target dukungan anggaran mencapai Rp600 miliar. Setiap kawasan ditargetkan memperoleh akumulasi program pembangunan senilai Rp100 miliar dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, rencana tersebut belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah masih mematangkan konsep, memetakan program lintas OPD, serta menyiapkan regulasi khusus. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi penentu pelaksanaannya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan target Rp100 miliar untuk setiap kawasan masih dalam tahap perencanaan. Saat ini, pemerintah menginventarisasi program dan kegiatan OPD yang telah berjalan untuk disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masing-masing kawasan.
“Program Rp100 miliar per kawasan perdesaan ini masih dalam tahap perencanaan. Di tempat kita, ada enam kawasan yang sudah terbentuk. Jadi, jika setiap kawasan diberikan Rp100 miliar, total anggarannya akan mencapai Rp600 miliar,” ucap Arianto.
Ia menegaskan, angka tersebut bukan berarti pemerintah akan menyerahkan uang Rp100 miliar secara langsung kepada desa atau pengelola kawasan. Nilainya merupakan akumulasi anggaran program dan kegiatan sejumlah OPD yang diarahkan untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut.
Dengan skema itu, kegiatan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri di masing-masing perangkat daerah akan dipetakan dan diselaraskan berdasarkan kebutuhan kawasan.
“Rencananya, kita akan menyusun konsep dengan melihat kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh beberapa OPD di kawasan tersebut. Kegiatan-kegiatan itu nantinya akan menjadi bagian dari alokasi anggaran Rp100 miliar tersebut,” jelasnya.
Arianto mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan pemerintah memenuhi target tersebut. Karena itu, pelaksanaan program akan menyesuaikan kemampuan APBD, termasuk pematangan mekanisme penganggarannya.
“Mudah-mudahan, ketika APBD kita sudah memadai, program ini bisa direalisasikan. Harapannya, dalam satu hingga dua tahun ke depan, program ini bisa dilaksanakan karena anggaran Rp100 miliar per kawasan memang cukup besar,” ungkap Arianto.
Selain persoalan anggaran, payung hukum untuk mengatur skema pendanaan juga belum tersedia. Arianto menyebut, Pemkab Kukar telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembentukan kawasan perdesaan. Namun, aturan yang secara khusus mengatur alokasi anggaran Rp100 miliar per kawasan masih perlu disusun.
“Belum ada perbup untuk pemberian anggarannya. Kalau untuk pembentukan kawasannya, sudah ada perbup. Namun, untuk pemberian anggaran tersebut, belum ada perbup yang mengaturnya,” jelasnya.
DPMD Kukar telah mengidentifikasi enam kawasan perdesaan dengan karakteristik dan potensi ekonomi berbeda. Pengembangannya diarahkan agar potensi sejumlah desa dapat terhubung dalam satu perencanaan pembangunan.
Kawasan pertama adalah Agrowisata Bahari di Kecamatan Loa Kulu, meliputi Desa Jembayan Tengah, Loh Sumber, Sumber Sari, Ponoragan, Sepakat, dan Rempanga. Kawasan ini diarahkan untuk mengoptimalkan sektor pertanian dan pariwisata perdesaan.
Berikutnya, Kawasan Agroindustri 3S di Kecamatan Marangkayu mencakup Desa Semangko, Sebuntal, dan Santan Ulu. Pengembangannya diproyeksikan memperkuat kegiatan pertanian sekaligus pengolahan hasil produksi masyarakat.
Masih di Kecamatan Marangkayu, terdapat Kawasan Pir Lestari yang meliputi Desa Perangat Baru, Makarti, Perangat Selatan, Bunga Putih, dan Sambera Baru. Dukungan pembangunan di kawasan ini akan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan desa-desa di dalamnya.
Di Kecamatan Tenggarong Seberang, pemerintah membentuk Kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera yang mencakup Desa Kerta Buana, Buana Jaya, Bukit Pariaman, Suka Maju, dan Separi. Kawasan ini dirancang memadukan potensi pertanian dengan pariwisata berbasis lingkungan.
Kawasan lainnya di kecamatan yang sama ialah Agrowisata Traspolitan, meliputi Desa Embalut, Bangun Rejo, Manunggal Jaya, Karang Tunggal, Bukit Raya, Tanjung Batu, dan Loa Lepu.
Sementara itu, Kawasan Pangan Lestari Benua Tuha mencakup wilayah Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman. Data yang disampaikan DPMD Kukar menyebutkan kawasan tersebut antara lain meliputi Desa Manunggal Jaya dan Sumber Sari.
Arianto menjelaskan, pembentukan kawasan perdesaan bertujuan mengintegrasikan potensi sejumlah desa ke dalam satu perencanaan. Dengan begitu, dukungan program dan anggaran dapat diarahkan sesuai sektor unggulan serta kebutuhan wilayah.
“Nah, nantinya kita akan mendukung pendanaannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut,” katanya.
Ia mencontohkan, sejumlah wilayah di Tenggarong Seberang memiliki potensi pertanian dan wisata yang dapat dikembangkan secara terpadu. Pengembangan tersebut diharapkan mengikuti tema yang telah ditetapkan untuk masing-masing kawasan.
“Misalnya, di beberapa wilayah Tenggarong Seberang, ada kawasan yang memiliki potensi wisata dan ada pula yang memiliki potensi pertanian. Nah, potensi-potensi ini nantinya akan dioptimalkan sehingga kawasan tersebut benar-benar berkembang sesuai dengan tema yang telah ditentukan,” jelasnya.
Untuk sementara, pembangunan enam kawasan masih mengandalkan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD. Pemerintah nantinya akan menghitung dan menyelaraskan seluruh program perangkat daerah yang terlibat hingga mencapai target akumulasi Rp100 miliar per kawasan, apabila kondisi APBD telah memungkinkan.
“Memang, saat ini kita masih mengandalkan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD. Namun, nantinya, untuk program Rp100 miliar tersebut, akan dipastikan bahwa seluruh OPD yang terlibat dalam suatu kawasan dapat mengelola anggaran dengan total alokasi sebesar Rp100 miliar ketika APBD kita sudah memadai. Itu targetnya,” tegasnya. (Adv/Ns)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar