Ketua DPRD Kritisi Krisis Air Bersih dan Dermaga Kenyamukan di Kutim

Redaksi
13 Nov 2024 14:14
Kutai Timur 0
2 menit membaca

KUTAI TIMUR – Masyarakat Kenyamukan, Kutai Timur (Kutim), hingga kini masih bergulat dengan kesulitan air bersih akibat ketiadaan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kondisi ini mengundang perhatian serius Ketua DPRD Kutim, Jimmi, yang menyerukan percepatan program infrastruktur vital di wilayah tersebut.

Menurut Jimmi, pembangunan jaringan air bersih telah menjadi prioritas pemerintah daerah. Program ini, katanya, sudah masuk agenda Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim melalui bidang Cipta Karya. Ia memastikan pemasangan pipa jaringan air bersih akan dilakukan sejalan dengan proyek pipa menuju Pelabuhan Kenyamukan.

“Dinas PU sudah merencanakan pemasangan jaringan air bersih ini, dan akan berjalan bersamaan dengan pemasangan pipa untuk mendukung Pelabuhan Kenyamukan,” ungkap Jimmi dalam wawancara baru-baru ini.

Namun, persoalan tidak hanya berhenti di air bersih. Jimmi menyoroti kondisi dermaga Kenyamukan yang sering terganggu oleh sedimentasi. Akibatnya, aktivitas bongkar muat kerap terhambat ketika air surut.

Ia menilai bahwa perbaikan dermaga ini membutuhkan campur tangan pemerintah provinsi. Dengan dukungan tersebut, dermaga diharapkan bisa berfungsi optimal tanpa terkendala pasang surut air laut.

“Kami butuh bantuan pemerintah provinsi agar dermaga ini dapat lebih representatif dan mendukung kegiatan ekonomi di berbagai kondisi,” ujar Jimmi.

Dermaga yang memadai, menurut Jimmi, adalah kunci penting untuk mendorong aktivitas ekonomi di Kenyamukan. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen DPRD Kutim untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di kawasan ini.

“Kami akan memastikan masalah ini mendapat perhatian serius. Air bersih dan dermaga yang layak adalah hak dasar masyarakat Kenyamukan,” tegasnya.

Jimmi berharap, upaya perbaikan infrastruktur ini akan membawa dampak langsung bagi kesejahteraan warga Kenyamukan, sekaligus memperlancar roda perekonomian daerah. Pemerintah daerah dan provinsi diharapkan bisa bergerak cepat untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x