Jimmy Minta Anggaran APBD 2024 Dioptimalkan untuk Pembangunan Infrastruktur di Kutai Timur

KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD Kutim), Jimmy, menyoroti alokasi anggaran APBD tahun 2024 yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Dengan total anggaran mencapai Rp9,1 triliun, Jimmy menegaskan bahwa idealnya alokasi dana untuk pembangunan seharusnya mencapai 15 persen dari total APBD.

Namun, dengan penggabungan dana Perkim, anggaran pembangunan bisa melebihi 20 persen, termasuk pemeliharaan jalan lingkungan dan antar kecamatan.

“Untuk mengatasi masalah jalan di Kutim, masih banyak pekerjaan pembenahan jalanan yang belum terselesaikan. Setelah dicor, jalan-jalan tersebut masih memerlukan pengaspalan karena struktur jalannya yang kaku tidak cukup representatif,” ungkap Jimmy saat diwawancarai awak media di halaman kantor DPRD Kutim.

Baca juga: Dewan Kutim Minta Kepala Desa di Dapil 4 Data Wilayah yang Belum Teraliri Listik dan Air Besih

Jimmy juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan.

“Banyak proyek pembangunan jalan terkendala karena belum tuntasnya penyelesaian konstruksi. Anggaran dari APBN dan APBD seharusnya dioptimalkan untuk kepentingan lingkungan kita semua,” tambahnya.

Menanggapi perbedaan dengan Pulau Jawa yang telah memiliki infrastruktur yang matang, Jimmy menyatakan bahwa Kutai Timur sebagai daerah yang relatif muda masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah dalam hal alokasi anggaran.

“Banyak jalan antar kecamatan di Kutim yang masih belum selesai, termasuk pembenahan arus transportasi di wilayah sawit. Kami meminta dukungan dari perusahaan-perusahaan untuk Corporate Social Responsibility (CSR), namun sebaliknya, kita juga memanfaatkan infrastruktur mereka,” tegasnya.

Baca juga: Joni Sebut Maggot Bisa Jadi Solusi Limbah Organik dan Peluang Ekonomi di Kutai Timur

Ia menekankan pentingnya pengawasan dan inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran.

“Dengan alokasi anggaran di atas 15 persen, kontrol dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan tujuan pembangunan infrastruktur tercapai secara maksimal,” pungkasnya.