DPRD Kutim Soroti Rendahnya Realisasi PAD 2023 dan Kewajiban Hutang Daerah
KUTAI TIMUR – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk tahun 2023 mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD. Dengan target PAD sebesar Rp787,53 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp352,46 miliar, atau sekitar 44,76 persen dari target.
Anggota DPRD Kutim, Muhammad Amin, mempertanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian PAD tersebut, apakah berasal dari hasil kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda), atau dipengaruhi oleh faktor lain.
Baca juga: Hepnie Kritik Keras Ketidakhadiran Kadis PUPR Kutim dan Minimnya Progras Proyek MYC
“Publik perlu mengetahui apakah peningkatan PAD dominan disumbang oleh BUMD dan Perusda, atau ada faktor lain yang lebih signifikan,” ujar Amin saat Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, yang membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023 di Ruang Sidang Utama, Kamis (13/6/2024).
Amin menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam mengenai realisasi PAD dan tidak hanya bergantung pada kinerja BUMD dan Perusda. Ia mendorong agar sektor pemungutan pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan sumber daya alam ditingkatkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam bisa menjadi sumber pendapatan baru yang potensial untuk daerah,” tambahnya.
Selain itu, Amin juga menyoroti kewajiban pemerintah terkait hutang daerah yang perlu diselesaikan. Ia merinci bahwa hingga 31 Desember 2023, total hutang Kutai Timur mencapai Rp189,66 miliar, terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp571,45 juta, utang belanja sebesar Rp28,64 miliar, dan utang jangka pendek sebesar Rp160,44 miliar.
Baca juga: DPRD Kutim Soroti Tingginya Pengangguran dan Sistem Penerimaan Tenaga Kerja Lokal
“Fraksi Demokrat mengingatkan pentingnya pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban hutang ini. Kami berharap penyelesaian ini dapat dilakukan secara penuh,” tegas Amin.
Ia juga berharap agar program-program kerja pemerintah Kutai Timur ke depan lebih fokus, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Terutama dalam hal pemerataan infrastruktur dasar, seperti akses jalan darat, pelabuhan, bandara, serta kebutuhan jaringan internet hingga ke daerah pelosok.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar