Fraksi Annur Tekankan APBD Harus Diperuntukkan untuk Kesejahteraan Masyarakat
BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat kerja untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Amanat Nurani Rakyat (Annur), dalam menanggapi penghantaran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024, di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (3/8/2024).
Dikatakan Anggota Fraksi Amanat Nurani Rakyat, Muhammad Irfan, perubahan anggaran ini harus dikonstruksikan secara tepat, dengan memperhatikan kerangka yuridis dan teknokratis. Ini dilakukan dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.
Terdapat lima masukan yang diajukan pihaknya untuk Pemerintah Kota Bontang, atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang direncanakan sebesar Rp 2,7 Triliun.
Dibawa dengan realisasi pendapatan mengalami kenaikan eukup signifikan dari target anggaran yang telah ditetapkan, namun pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, masih perlu ditingkatkan.
Kedua, adanya upaya peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi darah dan jenis pajak lainnya harus dibarengi dengan kebijakan yang berpijak kepada kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Khususnya, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
Fraksi annur meminta, pelayanan kesehatan yang lebih baik dan cepat serta berkualitas, pernyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai di seluruh pusat pelayanan Kesehatan.
“Harus maksimal peningkatan subsidi biaya pengobatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ketiga, Proses penyusunan perubahan KUA-PPAS jangan hanya sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian – pencapaian selama periode januari 2024 sampai dengan juni 2024.
Sebab, dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang pada periode yang sama, harus menjadi tolok ukur dalam penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 ini.
“Kami berharap, angka-angka dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2024 adalah angka yang rasional dan wajar serta adanya keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” kata Politikus PAN itu.
Baca juga: DPRD Bontang Bahas Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 di Rapat Paripurna ke-15
Lalu, Ia juga menegaskan kepada Wali Kota Bontang, agar mengevaluasi hasil penggunaan APBD dengan benar pada semester pertama. Terutama pada sektor-sektor yang terdampak langsung dari krisis ekonomi. Sehingga dapat membangkitkan kembali ekonomi dan memulihkan kegiatan masyarakat seperti sediakala.
“Kami imbau kepada seluruh OPD ini untuk lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran dan tepat waktu dalam membuat program,” tutupnya.
No Comments