Anggaran Kaltim Meningkat, Seno Minta Perangkat Daerah Optimal Serap APBD

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Fraksi Gerindra Ir. Seno Aji. (Ist)

Memonesia.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Seno Aji mewanti-wanti Pemprov Kaltim terhadap peningkatan APBD sebesar Rp 8,12 Triliun di tahun ini. Semula hanya berkisar Rp17,2 Triliun, naik  menjadi Rp25,32 Triliun pada APBD Perubahan ini.

“Patut kita syukuri ada peningkatan anggaran sebesar Rp 8,12 triliun. Namun, ini menjadi tantangan besar juga bagi pemerintah,” ujarnya, (25/10/2023).

Menurutnya, tantangan paling besar yang harus diperhatikan ketika anggaran melonjak drastis adalah, pengoptimalan serapan APBD di setiap perangkat daerah agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Atas dasar itu, ia merasa bahwa pemerintah harus paham betapa pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Kaltim tahun 2023, terutama terkait dengan proses lelang pengerjaan. Dalam hal ini, lanjut pria kelahiran Semarang ini, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan bertanggung jawab atas tugas evaluasi tersebut .

“Mengapa sektor pengadaan barang dan jasa ? Karena mereka memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa pada APBD tahun 2024,” jelasnya.

Legislator Karang Paci dapil Kabupaten Kutai Kartanegara itu pun meminta sektor terkait, untuk segera melakukan langkah awal dalam rangka mengimplementasikan secepatnya proyek-proyek besar di Bumi Etam. “Ini salah satu upaya kita untuk menangani potensi Silpa. Semakin cepat gerak, semakin cepat juga anggaran kita terserap,” tegasnya.

Kendati sudah melakukan evaluasi diawal, ia menyadari masih ada kemungkinan terjadinya Silpa tahun ini. Maka dari itu, opsi selanjutnya adalah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar pada tahun 2024, sebagai upaya mengatasi Silpa. Selain itu, eksekutif dan legislatif juga sudah mengesahkan APBD Murni 2024 beberapa waktu lalu. “Kita lakukan ini supaya proyek-proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, untuk mengurangi angka Silpa,” terangnya.

Besar harapan Seno, langkah-langkah ini bisa menciptakan hasil positif pada tahun 2024. Tentunya, kenaikan APBD harus digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. (adv)