Pemkab Kukar Hemat Rp700 Miliar dari Belanja Operasional, Antisipasi APBD 2027 Menyusut
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.
MEMONESIA, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperketat belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjaga ruang fiskal di tengah penurunan kemampuan keuangan daerah. Langkah efisiensi tersebut berhasil menekan alokasi belanja operasional dari sekitar Rp1,1 triliun pada periode 2023–2025 menjadi Rp400 miliar pada 2026, atau berkurang sekitar Rp700 miliar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penurunan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah mengubah pola pengelolaan anggaran. Belanja harus disusun lebih selektif dengan membedakan kebutuhan yang wajib dipenuhi dan pengeluaran yang masih dapat disesuaikan.
Ia mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar atas upaya menekan pengeluaran operasional tersebut.
“Pada 2023, 2024, dan 2025, belanja operasional berada di kisaran Rp1,1 triliun. Sementara pada 2026, angkanya hanya sekitar Rp400 miliar. Artinya, terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar,” ungkap Aulia.
Menurutnya, pengendalian anggaran dilakukan dengan memilah komponen pengeluaran berdasarkan sifatnya. Pemerintah membedakan biaya tetap atau fixed cost yang wajib dipenuhi dengan biaya operasional atau dynamic cost yang masih memungkinkan untuk dirasionalisasi.
Belanja pegawai termasuk dalam kategori biaya tetap. Saat ini, Pemkab Kukar mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.
Sementara itu, pengeluaran seperti listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta kebutuhan penunjang aktivitas OPD masuk dalam komponen biaya operasional yang dapat disesuaikan. Pengendalian pada pos tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menghadapi keterbatasan anggaran.
Tekanan fiskal Kukar juga terlihat dari perubahan besaran APBD dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, APBD berada di kisaran Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025.
Namun, kemampuan keuangan daerah kemudian menurun. APBD 2026 tercatat sebesar Rp7,9 triliun, sedangkan pada 2027 diproyeksikan kembali turun menjadi sekitar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Aulia menyebutkan, penyusunan APBD 2026 sebelumnya masih mengacu pada asumsi kondisi keuangan selama tiga tahun terakhir. Perubahan kapasitas fiskal setelah pemerintahan berjalan membuat pemerintah harus menyesuaikan kembali perencanaan belanja dengan kemampuan riil daerah.
Penurunan tersebut menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan. Karena itu, Pemkab Kukar perlu memastikan kewajiban pemerintahan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan program yang menjadi prioritas masyarakat.
Melalui rasionalisasi belanja operasional dan pemetaan kebutuhan anggaran, Pemkab Kukar berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap sesuai kemampuan fiskal. Efisiensi pada komponen pengeluaran yang masih dapat disesuaikan diharapkan memberi ruang bagi pembiayaan kebutuhan yang lebih mendesak di tengah proyeksi penyusutan APBD 2027. (Adv/Ns)
Tidak ada komentar