Kunjungan Wamen PKP RI, Pemkab Kukar Bidik Penataan Permukiman dan Relokasi Warga Bantaran Sungai
Suasana foto bersama usai kunjungan Wamen PKP RI, Fahri Hamzah di Kukar.
MEMONESIA, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) membidik penataan permukiman dan relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan, Tenggarong. Rencana tersebut dibahas bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam kunjungan kerja Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, Jumat (6/11/2026).
Kunjungan tersebut mencakup peninjauan lokasi alternatif relokasi di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, serta kawasan rencana penataan jalur hijau di Jalan Kartini, Tenggarong. Setelah peninjauan lapangan, Fahri bersama rombongan bertemu Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Pendopo Odah Etam untuk membahas pengembangan kawasan hunian baru, penanganan infrastruktur sungai, dan peluang dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.
Aulia mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut proposal penataan kawasan Tenggarong yang sebelumnya disampaikan kepada Fahri saat pertemuan di Jakarta. Menurutnya, penataan kota menjadi perhatian pemerintah daerah karena Tenggarong merupakan pusat pemerintahan sekaligus salah satu wajah pembangunan Kukar.
“Tenggarong merupakan etalase daerah. Oleh karena itu, kita memang memiliki kewajiban untuk menata kota ini menjadi lebih baik. Namun, bukan berarti kita hanya memikirkan Tenggarong dan mengabaikan wilayah lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, penataan kawasan harus tetap memperhatikan hak masyarakat yang telah lama bermukim di bantaran sungai. Proses relokasi perlu mempertimbangkan kebutuhan tempat tinggal serta keberlanjutan mata pencaharian warga.
Pengalaman relokasi sebelumnya juga menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak terulang, terutama terkait keberlanjutan penghidupan masyarakat setelah menempati hunian baru.
“Kita berupaya agar proses penataan ini dilakukan dengan pendekatan sebaik dan sebijaksana mungkin sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ungkapnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Kukar menyiapkan beberapa alternatif kawasan relokasi, antara lain Kelurahan Mangkurawang dan Desa Jongkang. Pemerintah daerah juga menyusun tahapan penganggaran, mulai dari persiapan pemindahan warga hingga penataan kawasan yang ditinggalkan.
Aulia menjelaskan, relokasi perlu berjalan beriringan dengan pembenahan bantaran sungai. Dengan demikian, penataan tidak sebatas memindahkan permukiman, tetapi juga mendukung pengendalian banjir di Tenggarong. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan pengerukan sungai.
“Melalui relokasi dan penataan kawasan Sungai di Jalan Kartini, kita dapat melakukan pengerukan sungai sehingga persoalan banjir di Tenggarong bisa lebih terkendali. Sementara itu, masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan tersebut akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik,” jelasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menyelaraskan perencanaan dan kewenangan masing-masing sebelum program dilaksanakan. Masyarakat juga diminta tetap tenang karena pemerintah berupaya memperhatikan hak warga terdampak dengan mempertimbangkan aspek legalitas dan kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait bentuk hunian, Aulia menyampaikan bahwa Pemkab Kukar mengarah pada pembangunan rumah tapak, bukan rumah susun. Hunian yang direncanakan berupa rumah sederhana tipe 36 atau desain sejenis.
Sementara itu, Fahri mengatakan kunjungannya merupakan tindak lanjut komunikasi dengan Bupati Kukar mengenai usulan penataan kawasan permukiman dan bantaran sungai di Tenggarong.
“Kemarin Pak Bupati berkunjung ke kantor kami di Jakarta. Saat itu, saya berjanji untuk datang melihat proyek penataan kawasan sungai dan permukiman yang ada di Kota Tenggarong ini,” kata Fahri.
Berdasarkan hasil peninjauan, Fahri menyebut terdapat potensi lahan sekitar 400 hektare yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kawasan baru dengan konsep kota mini. Kawasan tersebut direncanakan dapat menampung permukiman, fasilitas umum, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah pusat, lanjutnya, membuka peluang dukungan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) setelah pemerintah daerah memenuhi persyaratan kesiapan lahan dan kelengkapan teknis kawasan.
“Untuk infrastruktur, PSU itu nanti memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan Pemda menyiapkan beberapa aspek teknis kawasannya. Setelah kawasannya siap, pemerintah bisa masuk, swasta juga bisa masuk,” jelasnya.
Menurut Fahri, pengembangan kawasan baru tidak hanya berorientasi pada pembangunan rumah, tetapi juga perlu menyediakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi kreatif, kegiatan generasi muda, dan fasilitas publik. Konsep tersebut juga dikaitkan dengan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), yang menekankan lingkungan permukiman sehat, bersih, aman, dan tertata.
“Saya kira itu bisa menjadi percontohan. Tenggarong bisa menjadi salah satu kawasan yang paling cepat kita restorasi,” tegasnya.
Terkait pendanaan, Fahri menilai proposal Pemkab Kukar telah memiliki kesiapan awal untuk ditindaklanjuti. Dukungan anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat dapat dipertimbangkan melalui mekanisme penganggaran yang tersedia, termasuk kemungkinan pembahasan anggaran perubahan.
Ia juga menyebut rencana pembangunan sekitar 150 unit rumah sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Namun, keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari jumlah hunian, melainkan juga perbaikan kualitas lingkungan secara menyeluruh, termasuk sanitasi, pengelolaan sampah, ruang publik, dan pengurangan kepadatan permukiman.
Fahri turut mendorong Pemkab Kukar memanfaatkan potensi lahan yang tersedia untuk mengembangkan kawasan permukiman secara terencana dengan tetap memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan. Ia mengingatkan agar pembangunan rumah tidak mengabaikan fungsi sungai sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat, termasuk dengan tidak menjadikannya tempat pembuangan limbah rumah tangga.
“Jangan membangun rumah di sembarang tempat, apalagi di sungai atau di laut, dengan membelakangi sungai dan membuang kotoran ke sana. Itu bukan lagi peradaban kita. Sejak dahulu, sungai justru menjadi bagian penting kehidupan masyarakat dan seharusnya dihadapkan, bukan dibelakangi,” tuturnya.
Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Kukar menyiapkan penataan kawasan Tenggarong yang mencakup relokasi warga, penyediaan hunian baru, pembenahan lingkungan bantaran sungai, serta pengembangan kawasan permukiman. Tahapan selanjutnya akan difokuskan pada pematangan kesiapan lahan, persyaratan teknis, koordinasi kewenangan, dan dukungan pendanaan. (Adv/Ns)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar