Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah.
MEMONESIA, Tenggarong – Sekitar 6 persen penduduk Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan, mulai dari belum terdaftar hingga status jaminan kesehatan yang tidak aktif. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk menjaga agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan saat membutuhkan pelayanan medis.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, menyebutkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di daerah tersebut saat ini telah mencapai sekitar 94 persen dari total penduduk.
Di sisi lain, pemerintah terus mengoptimalkan kemudahan akses layanan bagi peserta aktif. Salah satunya melalui penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Ismi mengatakan kebijakan tersebut sudah diterapkan di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di 20 kecamatan.
“Untuk pelayanan kesehatan menggunakan KTP, sejauh ini di Kukar tidak ada kendala. Masyarakat cukup datang ke puskesmas atau klinik tempat mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, kemudian menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan,” ucapnya di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Kemudahan tersebut dimungkinkan karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan sistem kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak harus membawa kartu fisik untuk membuktikan identitas kepesertaannya.
Meski begitu, penggunaan KTP tidak mengubah prosedur pelayanan medis. Peserta tetap harus mendatangi fasilitas kesehatan tempat mereka terdaftar. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di puskesmas atau klinik, pasien akan dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan.
“Kalau memang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan tidak bisa ditangani di tingkat puskesmas atau klinik, pasien akan dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Ismi.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Dinkes Kukar adalah perubahan status kepesertaan. Ismi menjelaskan, sejumlah faktor dapat menyebabkan jaminan kesehatan masyarakat tidak lagi aktif, di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK), perubahan data kependudukan, hingga penyesuaian kelompok desil kesejahteraan.
Kondisi tersebut salah satunya terjadi pada peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang iurannya ditanggung pemerintah pusat. Status kepesertaan kelompok ini mengikuti kriteria tingkat kesejahteraan berdasarkan data desil.
“Misalnya untuk peserta PBI yang ditanggung pemerintah pusat, ada ketentuan berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Kalau desilnya berubah dan tidak lagi masuk dalam kelompok desil 1 sampai 5, kepesertaannya bisa dinonaktifkan,” terangnya.
Perubahan status tersebut membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar masyarakat yang tidak lagi masuk dalam skema pembiayaan pusat tetap memiliki peluang mendapatkan jaminan kesehatan melalui sumber pembiayaan lainnya.
Ismi menjelaskan, pembiayaan BPJS Kesehatan di Kukar terbagi dalam beberapa segmen. Selain pemerintah pusat, iuran peserta juga ditanggung Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemkab Kukar. Ada pula peserta mandiri, pekerja, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan dari perusahaan tempat bekerja.
“Jadi, kepesertaan BPJS Kesehatan itu terdiri dari berbagai segmen. Ada yang ditanggung pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, maupun perusahaan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penggunaan KTP untuk mengakses layanan berlaku bagi peserta aktif dari seluruh segmen kepesertaan. Sementara itu, pembiayaan iuran tetap mengikuti skema masing-masing.
Pemkab Kukar melalui Dinkes terus mendorong perluasan cakupan sekaligus menjaga keaktifan kepesertaan. Dengan begitu, perlindungan kesehatan masyarakat tidak hanya tercatat dalam data administratif, tetapi benar-benar dapat digunakan ketika membutuhkan pengobatan. (Adv/Ns)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar