MEMONESIA, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan penataan kawasan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, dengan membangun sekitar 20 unit rumah di tepian sungai. Rencana ini sekaligus diarahkan untuk menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pelabuhan Teluk Dalam.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, M. Aidil, mengatakan pemerintah telah membebaskan lahan seluas sekitar dua hektare untuk mendukung pembangunan hunian tersebut. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada ketersediaan anggaran.

Baca Juga

Beasiswa S2-S3 ASN Kukar Diprioritaskan Sesuai Kebutuhan OPD

29 Okt 2026

“Untuk kawasan di sepanjang tepian Sungai Teluk Dalam, kami juga memiliki rencana penataan. Lahannya sudah dibebaskan oleh pihak pertanahan dengan luas sekitar dua hektare,” ungkap Aidil di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).

Jika pembiayaan tersedia, Disperkim Kukar berencana memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun sekitar 20 unit rumah.

Selain penyediaan hunian, penataan juga menyasar kawasan Rame, terutama lingkungan di sekitar Pelabuhan Teluk Dalam. Pemerintah melihat keberadaan pelabuhan sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

Baca Juga

Memanda Kutai Panji Berseri Bangkit, Dispar Kukar Bidik Panggung Nasional

11 Okt 2026

Aidil menyebut kawasan tersebut masuk dalam perhatian penanganan permukiman kumuh. Penataannya akan melibatkan masyarakat agar pembenahan lingkungan berjalan seiring dengan pengembangan kegiatan ekonomi warga.

“Penanganan yang menjadi perhatian saat ini adalah kawasan Rame, khususnya area pelabuhan Teluk Dalam. Kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi penataan kawasan kumuh dengan melibatkan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha,” ujarnya.

Menurut Aidil, kondisi jalan yang relatif lebar dan baik menjadi salah satu modal pendukung pengembangan kawasan. Dengan penataan lingkungan yang tepat, aktivitas di sekitar pelabuhan diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Namun, penanganan permukiman kumuh di wilayah tersebut tidak seluruhnya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Berdasarkan pendataan Disperkim Kukar, luas kawasan kumuh mencapai sekitar 146 hektare.

Sementara itu, kewenangan Pemkab Kukar hanya mencakup kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektare. Penanganan kawasan yang lebih luas menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Aidil mengatakan pembagian kewenangan tersebut membuat penanganan kawasan membutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Salah satu lokasi yang akan dibahas bersama adalah kawasan Jalan Panjaitan.

“Nanti kami akan berkomunikasi dengan kepala dinas di tingkat provinsi. Kami akan mencoba berdiskusi mengenai penataan kawasan Jalan Panjaitan ini. Pemprov juga ingin terlibat dan berperan dalam penanganannya,” katanya.

Adapun kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani Pemkab Kukar antara lain berada di Desa Loa Duri dan Teluk Dalam. Aidil menyebut kedua kawasan tersebut sudah selesai ditangani sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.

“Kawasan yang menjadi kewenangan kami, seperti di Desa Loa Duri, sudah tertangani. Untuk kawasan Teluk Dalam juga sudah selesai,” tuturnya.

Dengan rencana tersebut, penataan Teluk Dalam diarahkan tidak hanya untuk menyediakan hunian, tetapi juga membenahi lingkungan dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan. Meski demikian, pembangunan sekitar 20 rumah masih menunggu kepastian pembiayaan, sedangkan penanganan kawasan kumuh yang lebih luas membutuhkan kolaborasi dengan Pemprov Kaltim. (Adv/Ns)