Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.
MEMONESIA, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) membuka ruang keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ramah lingkungan. Pemerintah menegaskan, agenda penataan kawasan, penyediaan permukiman layak, hingga pelestarian alam tidak harus seluruhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kontribusi pihak swasta dan masyarakat dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 melalui Kukar Idaman Terbaik.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan proyek fisik seperti jalan dan gedung. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perlindungan lingkungan juga harus menjadi bagian dari agenda pembangunan.
“Implementasi visi-visi itu tidak selalu tercantum di dalam dokumen APBD. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat terhadap apa yang kita rencanakan dalam RPJMD juga menjadi bagian dari capaian yang diinginkan masyarakat,” ungkap Aulia.
Salah satu agenda yang didorong adalah pengembangan kawasan ramah lingkungan melalui penataan wilayah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Konsep tersebut diarahkan untuk menciptakan kawasan permukiman yang asri, sehat, dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Aulia menjelaskan, penataan kawasan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
“Desa ramah lingkungan itu sebenarnya bagian dari keinginan kita untuk menata wilayah yang ada di Kutai Kartanegara. Itu berawal dari RTRW, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita membuat kawasan-kawasan yang asri di tengah penataan lingkungan itu sendiri,” ujarnya.
Selain penataan permukiman, Pemkab Kukar juga memasukkan pelestarian alam sebagai bagian dari agenda pembangunan. Sejumlah program yang disiapkan mencakup penanaman tiga juta pohon, pelestarian mangrove, hingga perlindungan kawasan hutan.
Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman mangrove di wilayah Muara Badak untuk menjaga ekosistem pesisir.
“Termasuk di dalamnya ada penanaman tiga juta pohon, bagaimana kita melestarikan mangrove dan menjaga kawasan-kawasan hutan. Itu semua menjadi bagian dari isu yang kita angkat dalam pembangunan kawasan ramah lingkungan,” jelasnya.
Aulia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun. Upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat juga menjadi bagian dari target pembangunan Kukar melalui program Kukar Idaman Terbaik.
“Perspektif kita terhadap pembangunan bukan hanya di wilayah fisik, seperti membangun jalan dan gedung. Pembangunan sumber daya manusia dan menjaga lingkungan juga menjadi bagian dari pembangunan yang kita tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kukar melalui Kukar Idaman Terbaik,” pungkasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Kukar mendorong pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mengambil peran dalam pembangunan berkelanjutan, mulai dari penataan permukiman hingga perlindungan ekosistem alam. (Adv/Ns)
Tidak ada komentar