BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan menuju pelayanan prima, salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang yang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Kepala Satpol PP Kota Bontang, Ahmad Yani mengatakan sebelum adanya pencanangan ini pihaknya bersama seluruh staf berkomitmen untuk terus bertanggung jawab dalam pelayanan ketemtraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Baca Juga : Tegakkan Perda dengan Santun
“Karena kita terus bersentuhan dengan masyarakat jadi banyak kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya disuap supaya tidak dilakukan penertiban. Untuk itu kami mencangkan zona integritas ini,” ungkapnya, Selasa (26/7/2022).
Ahmad berharap, dengan dilaksanakannya pencanangan dan komitmen bersama pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkup Satpol PP Kota Bontang dan membulatkan tekad dan komitmen serta kesungguhan untuk terus mendukung reformasi birokrasi.
Selain itu juga diharapkan kinerja bertambah baik tetap santun, humanis dan melayani masyarakat dengan ikhlas.
“Saat ini pendekatan secara humanis yang terus kami lakukan terhadap masyarakat dan di depan juga sudah saya pasnag foto bersama supaya ketika ada masyarakat yang melapor kalau ada anggota kami yang melakukan tindak yang kurang menyanangkan maka bisa langsung ditunjuk fotonya,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase dalam sambutannya sangat mengapresiasi Satpol PP dengan pencanangan zona integritas ini sehingga pelayanan masyarakat dapat terwujud pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Baca Juga : Ahmad Yani; Satpol PP Bontang Harus Bersih dari Narkoba
“Satpol PP ini selalu bersentuhan dengan masyarakat untuk itu harus benar-benar bersih dari yang namanya korupsi,” harapnya.
Diketahui, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. (adv/kominfo/hr)