Memonesia.com – Masyarakat urban (pendatang) menjadi salah satu faktor angka kemiskinan meningkat di sebuah wilayah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Tentu saja, permasalahan ini menjadi tantangan serius bagi pemangku kepentingan.
Mengapa demikian, karena pemerintah harus menyusun sebuah kebijakan yang nantinya bisa mengakomodasi pertumbuhan populasi tanpa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Bumi Kalimantan.
Menyoroti hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Salehuddin pun mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang memang memberikan dampak dan berkontribusi besar terhadap tingginya angka kemiskinan di Bumi Etam.
Faktor-faktor yang turut berperan dalam tingginya tingkat kemiskinan di Bumi Etam melibatkan tidak hanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi juga dipengaruhi oleh arus migrasi dari wilayah urban atau luar yang berusaha mencari peluang hidup dan pekerjaan di Kaltim.
“Berkaitan dengan kemiskinan, memang ada banyak instrumen yang mempengaruhinya. Selain SDM, angka kemiskinan tidak hanya disumbang dari masyarakat lokal. Sebagian besar mohon maaf, ada masyarakat urban atau luar yang hadir. Mereka mencari nasib dan pekerjaan disini. Itu menjadi penyumbang angka kemiskinan Kaltim,” ungkapnya.
Langkah-langkah strategis diharapkan dapat mengelola dampak sosial dan ekonomi dari kedatangan penduduk baru ini, agar tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Benua Etam. Tentunya, pemerintah diminta untuk cepat melakukan berbagai tindakan antisipasi.
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Salehuddin menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan dunia usaha. Seperti tambang, migas, dan perkebunan serta sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah harus memberikan fasilitas ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM di Kaltim. Dan, menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang betul-betul match dengan kebutuhan pasar, dan tenaga kerja di Kaltim,” jelasnya.
Hal ini dianggap sebagai salah satu langkah untuk mengurangi angka kemiskinan di Bumi Etam. Mengingat, bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara sedang berlangsung saat ini. Sehingga, tantangan pemerintah semakin besar juga dalam hal menurunkan angka kemiskinan di Kaltim.
“Meski hingga saat ini belum ada blueprint yang jelas terkait peningkatan SDM. DPRD Kaltim berharap pemerintah dapat segera merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Bumi Etam,” harapnya. (adv)