KUTIM – Ketua DRPD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni mengakui fasilitas pendidikan di Kutim masih belum maksimal pemerataannya, masih banyak anak-anak bangsa di wilayah pelosok yang belum memperoleh pendidikan yang layak. Dengan berbagai macam problematik permasalahan yang terjadi, masih butuh waktu untuk mencapai pendidikan yang ideal.
Pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), kata Joni, harus dijadikan momentum bagi semua pihak untuk memaknai apa yang disebut sebagai Merdeka Belajar. Dimana jika Merdeka Belajar ini benar-benar dijalankan, maka pendidikan itu akan berkualitas, merata hingga ke pelosok. Termasuk merata infrastruktur, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang berkualitas.
“Dengan program Merdeka Belajar, kita harapkan akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas sama dari kota hingga pelosok. Karena Kutim ini masih banyak pelosok, dimana secara kualitas pendidikan, masih berbeda dengan kota,” kata Joni saat ditemui di Ruang kerjanya Kamis (4/5/2023)
Disebutkan, perbedaan kualitas pendidikan itu disebabkan perbedaan fasilitas, terutama infrastruktur, tenaga pendidik termasuk fasilitas belajar. Jika di kota semua bangunan, fasilitas belajar sudah bagus, serba ada, namun di pelosok, masih banyak bangunan lama, peninggalan orde baru yang belum pernah di rehab. “Kita berharap, dengan naiknya APBD, alokasi anggaran untuk pendidkkan sudah sesuaai dengan UU yakni 20 persen, maka fasilitas sekolah di pelosok yang masih kurang, tentu bisa dipenuhi,” Ucapnya
Dari segi tenaga pendidik, di kota tenaga guru sudah cukup, sementara di pelosok, masih kurang.
“Yang banyak diharapkan sekarang ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). PPPK ini jangan dipindah ke kota. Termasuk PNS, dimana mereka mendaftar sebagai calon PPPK, atau CPNS, seharusnya mereka mengabdi di sana. Jangan setelah diangkat, malah minta pindah, lalu dipindah. Padahal, di sekolah mereka mendaftar, sangat dibutuhkan,” katanya.
Apalagi, kebijakan pemerintah pusat saat ini sangat pro terhadap guru. Dimana pemerintah telah memberikan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan guru makin meningkat. Termasuk dari pemerintah daerah sendiri, khusus untuk guru di pedalaman kan mendapat tunjangan khusus.
“Untuk apa pindah ke kota, kalau memang tenaga mereka masih di butuhkan di sekolah awal dia mendaftar,” katanya.
Dilain pihak, diakui, dengan tunjangan guru yang sudah sangat memadai, maka diharapkan kinerja guru juga meningkat. Karena tujuan pemerintah menaikkan tunjangan guru itu agar kinerjanya meningkat, kualitas luaran sekolah meningkat. (*)