KUTAI TIMUR – Pemberdayaan masyarakat lokal dalam dunia pekerjaan disebut masih tersandung minimnya pelatihan kerja. Program Balai Latihan Kerja (BLK) Kutai Timur (Kutim) dianggap belum berjalan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.
Anggota DPRD Kutim, Fitriyani menjelaskan BLK seharusnya menjadi fasilitas yang mendukung pelatihan kerja bagi masyarakat lokal, namun hingga saat ini masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas hingga sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan.
“Seharusnya program BLK Kutim dapat meningkatkan kualitas SDM maupun masyarakat lokal yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Persoalan ini harus menjadi catatan penting demi kemajuan bersama” kata Fitriani beberapa waktu lalu kepada awak media.
Meski begitu, Fitriyani menyadari bahwa sejumlah fasilitas pendukung di BLK Kutim perlu ditingkatkan dan diperbaharui. Namun dirinya mendesak agar tidak hanya tinggal diam, seluruh kebutuhan penunjang untuk melaksanakan suatu pelatihan kerja harusnya dikomunikasikan.
“Pemerintah daerah harus lebih serius dalam menangani persoalan pelatihan tenaga kerja. Alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan agar BLK Kutim dapat berjalan optimal,” ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurutnya langkah konkret harus segera dilalukan. Paling tidak, sektor swasta bisa diajak berkolaborasi dalam penyediaan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar. Dengan pelatihan tenaga kerja yang dilakukan, diharapkan mampu mencetak tenaga kerja yang memiliki daya saing besar di dalam pekerjaan.
“Jika bantuan pemerintah sangat minim, harus mencari opsi lain agar pelatihan tenaga kerja tetap berjalan seperti yang diharapkan masyarakat,” tambanya.
Tidak ada komentar