KUTAI TIMUR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) terus melakukan berbagai cara untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Salah satunya dengan meningkatkan peran kader institut masyarakat pedesaan (IMP) serta penyuluh keluarga berencana (KB).
Kata Achmad Junaidi, kepala DPPPKB Kutim, dalam upaya menurunkan stunting tidak dapat menggunakan metode lama, yang hanya menunggu laporan lalu bergerak. Menurutnya cara itu sudah tidak relevan untuk diterapkan diera saat ini.
Ia menekankan, perlu adanya inovasi dalam mewujudkan keluarga berkualitas, seperti upaya jemput bola misalnya. Kata dia cara itu perlu dilakukan terutama bagi para kader IMP dan penyuluh KB, sebab masih banyak keluarga di pedesaan khsusnya wilayah pelosok, yang kurang menyadari pentingnya rutin melakukan pengecekan kesehatan serta tumbuh kembang anak.
“Masih ada anak yang terdampak berisiko stunting dan tidak mau datang ke posyandu untuk menimbang serta mengukur anaknya. Itu tugas kita harus dijemput bola,” kata Junaidi, dalam Bimtek peningkatan kapasitas kader pengelola kampung keluarga dan IMP, dalam percepatan penurunan angka stunting, di Meeting Room Hotel Golden Tulip, Balikpapan, Kamis (18/7/2024).
Demi menunjang peningkatan peran kader IMP dan KB, Pemerintah telah memberikan fasilitas motor untuk mobilitas para kader. Bahkan pada minggu lalu, sebanyak 42 motor telah salurkan. Junaidi menjanjikan pemerintah juga akan menyalurkan laptop baru.
“Dukung dan motivasi dari Pemkab Kutim sangat luar biasa. Bahkan info dari bidang DPPKB para penyuluh juga diberikan uang transportasi dan pulsa. Nikmat mana lagi yang kau dustakan,” tegas pria kelahiran Muara Ancalong tahun 1972 itu.
Sambungnya, kini diberikan lagi bimtek di luar daerah, tentunya untuk membuka wawasan supaya lebih berkualitas. Oleh karena, itu ia mengajak seluruh peserta untuk berkolaborasi dan berdiskusi mendalami peran tugas dan fungsi para kader.
“Apalagi para kader ini mampu menjelaskan detail terkait anak berisiko stunting dari by name by address berarti kader itu benar-benar bekerja,” terangnya dihadapan Penata Kependudukan Keluarga Berencana Dinas PPKB Kutim H B B Partomuan, Penata Kependudukan Keluarga Berencana La Beti, perwakilan BKKBN Kaltim Maya Hamzah, Lurah Singa Geweh Suprianto dan seluruh peserta bimtek.
Untuk diketahui, Bimtek tersebut dibuka oleh Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono dan berlangsung di Hotel Golden Tulip, selama dua hari dari Kamis (18/7/2024) sampai dengan Jumat (19/7/2024). Dengan narasumber dari perwakilan BKKBN Kaltim.
Sementara, Plt Bidang Penyuluhan dan Pergerakan DPPKB Kutim Mulyadi Oktama menyampaikan keberhasilan dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran serta masyarakat termasuk Program Bangga Kencana.
Pemerintah desa atau kelurahan juga mempengaruhi keberadaan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik di desa atau kelurahan yang selama ini diperankan oleh kader-kader tersebut yang pastinya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda di lapangan.
“Bimbingan Teknis ini dihadiri 105 Peserta di antaranya 35 Peserta dari kader Kampung Keluarga Berencana dan 70 kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IPM) dari 619 kader IMP dan 113 kelompok Kampung KB yang berbasis data yang ada di 18 kecamatan,” imbuhnya.
Ia menambahkan kegiatan tersebut bersumber dari APBD DPPKB Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Pembinaan Kampung KB Terpadu Tahun Anggaran 2024. Terakhir ia berharap seluruh kader mampu berbagi ilmunya tentang kebijakan Program Bangga Kencana terutama dal hal PPS yaitu Percepatan penurunan Stunting.
“Kader juga mampu melakukan fasilitasi kemitraan di desa terkait program bangga kencana. Kader telah mampu melakukan pemetaan dan pendataan sesuai dengan tugas dan fungsi kader di lapangan dan kader memiliki kemampuan keterampilan dalam pemutakhiran verifikasi dan validasi data-data di lapangan,” tutup Mulyadi yang juga Perencana Ahli Muda DPPKB Kutim.