Komisi III DPRD Kaltim Minta Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dievaluasi
Anggota DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang. (ist)Memonesia.com – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi PDI Perjuangan Veridiana Huraq Wang turut menyoroti kinerja dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di kabupaten/kota dalam Rapat Paripurna ke-41 Masa Sidang ke-III Tahun 2023.
Dihadapan Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik, ia mengajukan permohonan evaluasi kinerja terutama untuk sekolah menengah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Mengingat, anggaran yang disalurkan untuk pendidikan di Kaltim cukup besar.
“Mohon kiranya kinerja-kinerja untuk kepala perwakilan-perwakilan dari dinas pendidikan yang ada di 10 kabupaten/kota itu segera dievaluasi,” ujarnya, di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Samarinda.
Dalam interupsi yang dilakukannya, Veridiana menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran wajib pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, yang mencapai Rp25,32 triliun, benar-benar optimal digunakan. Pasalnya, anggaran Pendidikan 20 persen itu mencapai Rp5 triliun.
Dengan adanya anggaran sebesar Rp5 triliun untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, ia berharap anggaran tersebut dapat memberikan manfaat yang merata untuk seluruh wilayah Kaltim.
“Sangat disayangkan jika dengan anggaran sebesar itu untuk pendidikan, kinerja mereka tidak mencapai tingkat maksimal. Tentunya, harus ada evaluasi terhadap Dunia Pendidikan di Bumi Etam,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik menyambut baik usulan tersebut dan berjanji untuk segera melakukan evaluasi dalam bidang pendidikan.
“Kita akan membuat evaluasi tematik setiap bulan agar perbaikan dapat dilakukan dengan cepat,” tegas Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk menghadapi tantangan masa depan, terutama dengan adanya IKN yang menjadi fokus pembangunan daerah. (adv)
Tidak ada komentar