Pemkot Bontang Pastikan Anggaran Pendidikan Gratis Tak Tersentuh Efisiensi
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Foto (nur/memonesia)BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan program pendidikan gratis tetap dijalankan meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami penyesuaian. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sektor pendidikan disebut masih masuk daftar yang tidak akan dipangkas.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, penyesuaian belanja daerah tidak diarahkan ke program yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, bantuan pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa tetap dipertahankan.
“Program yang dirasakan langsung oleh warga, terutama pendidikan, tetap kami utamakan untuk anak-anak Bontang,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Program yang dimaksud mencakup bantuan seragam sekolah, sepatu, tas, buku pelajaran, hingga pembiayaan Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Di tengah tekanan anggaran, Pemkot Bontang memilih menjaga program ini tetap berjalan.
Langkah itu menunjukkan pendidikan masih ditempatkan sebagai sektor prioritas. Setidaknya, sampai saat ini pemerintah daerah belum menjadikan bantuan pendidikan sebagai sasaran penundaan anggaran.
Menurut Neni, keberlanjutan program tersebut bukan hanya soal bantuan jangka pendek, tetapi juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bontang. Pemerintah daerah menilai investasi di bidang pendidikan masih penting untuk menopang kemajuan sosial dalam jangka panjang.
Di sisi lain, program ini juga disebut punya efek ekonomi di tingkat lokal. Pengadaan seragam gratis, misalnya, melibatkan ratusan penjahit di Kota Bontang.
Keterlibatan tenaga lokal itu dinilai ikut membuka tambahan pendapatan bagi masyarakat. Artinya, program pendidikan gratis tidak hanya berdampak ke pelajar, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi warga.
“Program ini juga menggerakkan ekonomi warga karena melibatkan tenaga lokal,” tambahnya.
Namun, menjaga program pendidikan tetap berjalan berarti ada sektor lain yang harus menyesuaikan. Pemkot Bontang mengakui sejumlah program yang belum mendesak untuk sementara ditunda agar ruang anggaran bisa difokuskan ke bidang yang dianggap lebih prioritas.
Kebijakan ini diambil supaya belanja daerah tidak menyebar terlalu luas di tengah penyesuaian fiskal. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor yang disebut tetap dipertahankan saat program lain mulai diseleksi ulang. (ns/sr)
Tidak ada komentar