KUTIM – Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, memberikan apresiasi terhadap kunjungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) yang melakukan silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Kunjungan tersebut dianggap sebagai momen yang baik dalam mengawal proses pembangunan proyek program multi years yang menjadi prioritas pemerintah dan akan segera dimulai.
Sebagai lembaga pengawasan, DPRD Kutai Timur sangat membutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga penegak hukum dan Forkopimda dalam mengawal kesuksesan program besar di Kutim. Program multi years ini memiliki anggaran yang mencapai lebih dari Rp 1 Triliun, bukanlah anggaran yang kecil. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berkonsultasi dengan Kejati Kaltim, yang diwakili oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim, agar terhindar dari kasus hukum dalam pelaksanaannya.
“Koordinasi dengan Kejari sangat penting bagi pemerintah untuk menghindari pelanggaran aturan dan sejenisnya,” kata Joni kepada media ini setelah menghadiri acara silaturahmi antara Kejati Kaltim dan Pemkab Kutim di Kantor Bupati Kutim, Senin (12/6/2023).
Saat ini, proyek multi years masih dalam tahap pelelangan, namun Joni meminta agar proyek segera dilaksanakan mengingat waktu pengerjaan yang hanya tersisa 1 tahun lebih. “Informasinya memang sedang dalam tahap pelelangan, kita berharap pelaksanaannya dapat dipercepat karena waktu terus berjalan,” ungkapnya.
Joni juga menegaskan bahwa selama pelaksanaan pembangunan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perkembangan pelaksanaan program tersebut. Jika diperlukan, Joni akan meminta bantuan dari Kejari untuk terlibat langsung dalam pengawalan proyek tersebut.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD Kutai Timur, dan lembaga penegak hukum seperti Kejari Kutim, diharapkan program multi years yang memiliki anggaran besar ini dapat berjalan dengan sukses dan tanpa hambatan hukum yang berarti. Pembangunan di Kutai Timur akan semakin berkembang dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari proyek-proyek yang direncanakan.
Selain itu, Joni juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Kejari Kutim dalam memantau pelaksanaan proyek multi years ini. Dengan terlibatnya Kejari secara langsung, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dapat lebih efektif dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga memberikan respons positif terhadap niat baik Kejati Kaltim untuk menjalin kerja sama dalam membangun daerah. Bupati Kutai Timur, yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut, menyampaikan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum merupakan langkah yang tepat dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan di Kutim.
“Kami menyambut baik kehadiran Kejati Kaltim dan siap menjalin kerja sama yang baik dalam rangka melaksanakan program multi years ini. Kejari Kutim juga merupakan mitra penting bagi kami dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku,” ungkap Bupati Kutai Timur.
Dalam upaya menghindari pelanggaran aturan dan memastikan kualitas pembangunan yang baik, Kejari Kutim juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemkab Kutim. Kejari akan melibatkan tim ahli dan pengacara untuk memberikan pendampingan hukum dan memberikan saran-saran yang diperlukan selama proses pelaksanaan proyek.
“Informasinya memang dalam pelelangan, harapan kita untuk disegerakan karena waktu terus berjalan,” ungkapnya.
Saat pelaksanaan pembangunan, Joni mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perkembangan pelaksanaan program tersebut. “Bila perlu minta bantuan Kejari untuk terlibat langsung dalam pengawalannya,” ucapnya.