Amukan massa di depan Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. (Foto. Ist)MEMONESIA.COM, Jakarta – Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh justru berujung kericuhan. Massa terlibat bentrokan dengan aparat TNI setelah dilarang memasang bendera bulan bintang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Sabtu (15/8/2026).
Kericuhan bermula ketika sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat hendak memasang bendera bulan bintang pada salah satu tiang di kawasan masjid. Namun, personel TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid melarang pemasangan tersebut.
Situasi kemudian memanas setelah aparat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara. Suara tembakan membuat massa yang berada di halaman masjid spontan tiarap.
Setelah itu, bentrokan pecah. Sebagian massa meluapkan kemarahan dengan mengejar personel TNI yang berada di sekitar masjid.
Pengejaran berlangsung hingga ke depan Gedung DPRK Banda Aceh dan kawasan lampu Simpang Kodim. Dalam aksinya, massa melempari aparat dengan batu dan sejumlah benda lainnya.
Bentrokan mereda setelah personel TNI menjauh dari kejaran massa. Namun, massa masih bertahan di sekitar Masjid Raya Baiturrahman untuk memprotes larangan pengibaran bendera.
Kericuhan juga menyebabkan satu unit sepeda motor milik aparat TNI yang terparkir di area masjid dibakar. Sementara seorang peserta aksi dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di bagian kepala.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyayangkan kericuhan tersebut. Ia mengimbau seluruh pihak menghormati simbol negara dan menjaga situasi tetap kondusif.
“Sangat kita sayangkan kejadian ini. TNI mengimbau mari kita hormati simbol negara,” kata Nas kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
Nas mengatakan TNI terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas wilayah.
Di sisi lain, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai ada kemungkinan provokasi yang memicu kericuhan tersebut. JK merupakan salah satu tokoh kunci dalam proses perdamaian Aceh yang menghasilkan Kesepakatan Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Menurut JK, masyarakat awalnya datang ke Masjid Raya Baiturrahman untuk memperingati 21 tahun perdamaian Aceh. Situasi kemudian berubah setelah muncul aksi penggantian bendera.
“Kemudian, entah bagaimana sebabnya tentu ada yang memprovokasi, tibalah kemudian demo dan malam mengganti bendera itu,” ujar JK dalam video yang diterima dari tim medianya, Sabtu.
JK menilai secara umum masyarakat Aceh tetap menginginkan perdamaian. Namun, menurut dia, ada kelompok masyarakat yang masih merasa tidak puas sehingga memunculkan persoalan baru.
Ia juga menyoroti absennya sejumlah tokoh berpengaruh Aceh ketika kericuhan terjadi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar berada di Penang.
JK meminta masyarakat Aceh melihat kembali berbagai perubahan yang terjadi selama 21 tahun perdamaian, termasuk di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.
“Dan hak-hak ini jauh lebih baik dibanding dengan banyak daerah. Akibat konflik 30 tahun, perlu segera kita merehabilitasi daerah itu sehingga ada dana-dana khusus diberikan,” ujarnya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Direktur LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa. Ia menilai peringatan Hari Damai Aceh seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi, sekaligus merefleksikan perjalanan perdamaian.
“Padahal, berkumpul untuk memperingati 21 tahun perdamaian Aceh, menyampaikan rasa syukur, serta merefleksikan perjalanan dan masa depan perdamaian merupakan bagian dari kebebasan sipil dan demokrasi yang semestinya dijamin oleh negara,” kata Aulianda.
Aulianda mengkritik penggunaan aparat bersenjata dalam menghadapi warga yang menyampaikan aspirasi. Menurutnya, persoalan terkait simbol-simbol yang digunakan masyarakat seharusnya diselesaikan melalui dialog.
Sementara Koordinator KontraS Aceh Azharul Husna menilai kericuhan tersebut tidak bisa dilepaskan dari tindakan aparat sebelum peringatan berlangsung.
“Sejak awal, negara telah melakukan tindakan represif melalui pengerahan kekuatan aparat keamanan dari kalangan TNI menjelang peringatan Hari Damai Aceh ke-21. Hal ini dibuktikan dengan razia yang menyasar warga sepanjang rute dari sejumlah kabupaten menuju Banda Aceh,” ujarnya.
Azharul menilai pemeriksaan terhadap warga menunjukkan adanya kecurigaan berlebihan. Ia juga mengkritik penggunaan tembakan peringatan saat massa melakukan aksi.
“Tindakan aparat keamanan yang merespons massa dengan tembakan ke udara hanya akan mengembalikan Aceh pada trauma masa lalu,” tuturnya. (*)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar