Faizal Rachman Soroti Serapan APBD Kutim 2024 Rendah

Redaksi
13 Nov 2024 12:06
DPRD Kutim 0
2 menit membaca

KUTAI TIMUR – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga triwulan ketiga 2024 hanya mencapai 29,47 persen dari total anggaran Rp14 triliun. Rendahnya realisasi ini memantik kritik dari Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutim, Faizal Rachman, yang menilai pemerintah daerah kurang responsif.

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mempercepat realisasi anggaran. Waktu kita sangat terbatas, dan ini menyangkut kepentingan pembangunan masyarakat,” ujar Faizal kepada wartawan.

Awalnya, APBD Kutim 2024 ditetapkan sebesar Rp9,1 triliun. Namun, perubahan anggaran membuat nilainya melonjak menjadi Rp14 triliun, dipicu oleh kebijakan baru seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit yang baru diterima tahun ini. Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun juga turut menambah jumlah anggaran.

Meski anggaran membengkak, Faizal menyayangkan progres realisasi yang sangat lambat. “Anggaran sebesar ini seharusnya mampu mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Namun, serapannya jauh dari harapan,” tegasnya.

Dalam catatan DPRD, serapan anggaran pada April 2024 baru mencapai 8,2 persen. Angka ini meningkat menjadi 20,58 persen pada Juli, tetapi masih tertahan di 29,47 persen hingga Oktober. Target serapan 75 persen pada akhir tahun pun dinilai semakin sulit dicapai.

Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) yang digelar empat kali sepanjang 2024, yakni pada Februari, April, Juli, dan Oktober, juga belum menunjukkan hasil signifikan.

“Dengan sisa waktu dua bulan, hampir mustahil menyerap anggaran sebesar Rp14 triliun. Jika tidak ada langkah konkret, potensi anggaran yang kembali menjadi Silpa sangat besar. Dampaknya, pembangunan daerah akan terhambat,” tutup Faizal.

Minimnya serapan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera memperbaiki perencanaan dan eksekusi program kerja, demi menghindari stagnasi pembangunan di Kutim.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x