DPRD Kutim Panggil Tiga OPD untuk Evaluasi Penyerapan APBD 2024

Redaksi
10 Jun 2024 16:55
DPRD Kutim 0
2 menit membaca

KUTAI TIMUR – DPRD Kutai Timur mengadakan rapat tertutup untuk membahas progres penyerapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dengan tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Pertemuan ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Namun, dua kepala dinas tidak hadir dalam rapat tersebut, yaitu karena alasan kesehatan dan dinas luar kota. Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran ketiga dinas tersebut masih menunjukkan hasil yang minim.

Baca juga: Legislator Kutim Serukan Waspada dan Tindakan Terhadap Penyebaran HIV/AIDS

“Dari laporan yang kami terima, kegiatan Dispora belum berjalan optimal. Ini diketahui karena adanya masa transisi antara pimpinan lama dan yang baru,” kata Asti, Senin (10/06/2024).

Dia menegaskan perlunya Dispora untuk segera mempercepat penyerapan APBD 2024 dan merealisasikan program yang telah direncanakan. “Menurut mereka, baru sekitar 11 persen yang terealisasi. Kami meminta agar penyerapan anggaran segera dikejar setelah pertemuan ini,” tambah Asti.

Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, menyebutkan bahwa setiap OPD menghadapi kendala masing-masing dalam penyerapan anggaran. Dinas Perkim, misalnya, mengalami masalah dengan pergeseran anggaran yang memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk diselesaikan.

“Dari data yang kami terima, Perkim memiliki banyak kegiatan. Namun, setelah Lebaran, mereka berkomitmen untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran,” jelas Arfan, yang merupakan politikus dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Baca juga: DPRD Kutim Dorong Diversifikasi Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum sedang menangani 18 proyek multiyears. DPRD Kutim berencana untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan guna mendalami berbagai kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran. “Pada pertemuan berikutnya, Kepala Dinas PU harus hadir karena banyak pertanyaan yang harus kami ajukan,” tegas Arfan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x