KUTAI TIMUR – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), Akbar Tanjung, menegaskan bahwa visi jangka panjang hingga 2045 bertujuan menjadikan daerah ini sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam yang inklusif dan maju.
Dalam pernyataannya, Akbar menyoroti pentingnya mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dengan mendorong diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya lainnya. Ia optimistis hilirisasi dapat menjadi fondasi kuat bagi perekonomian pasca tambang.
“Pasca tambang, kita harus mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah, seperti hasil perkebunan, dengan hilirisasi yang maksimal,” ujar Akbar, Selasa (26/11/2024).
Akbar mendorong agar target ini tidak menunggu hingga 2045. Ia menilai percepatan hilirisasi akan memberikan dampak lebih cepat bagi masyarakat dan ekonomi daerah. “Tidak perlu menunggu 2045. Lebih cepat, lebih baik,” tegasnya.
Namun, Akbar juga mengingatkan bahwa hilirisasi bukan satu-satunya fokus. Pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik menjadi isu mendesak, terutama bagi desa-desa terpencil di Kutai Timur. Ia menyebut akses jalan sebagai prioritas utama untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.
“Saat ini, infrastruktur dasar baru terpenuhi sekitar 30 persen. Kita harus mengejar pemerataan agar seluruh masyarakat bisa merasakan pembangunan yang adil dan merata,” ungkapnya. Ia menargetkan peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur dasar pada 2025.
RPJPD ini, lanjut Akbar, akan menjadi pedoman strategis yang diperinci lebih lanjut melalui RPJMD lima tahunan. “RPJPD adalah visi besar hingga 2045. Nanti, kita akan merumuskan strategi konkret melalui RPJMD,” tutupnya.
Melalui rencana ambisius ini, DPRD Kutai Timur berharap dapat menciptakan daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, selaras dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya.
No Comments