ADVERTORIAL

Dewan Minta Perusahaan Taati Perda, Utamakan Pekerja Bersertifikasi

Irfan

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menilai kontribusi perusahaan dalam menyertifikasi tenaga kerja lokal saat ini belum maksimal.

Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Bontang Muhammad Irfan. Saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di di ruang rapat 2 Gedung Sekretariat DPRD Bontang Jalan Moh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Selasa (10/11).

“Saya dengar langsung keluhan tenaga kerja bahwa Pupuk Kaltim sendiri hampir bisa dibilang melakukan sertifikasi dalam penerimaan karyawan,” jelas Irfan.

Akan tetapi, kata Irfan, setiap ada penerimaan, baik tenaga Turn Around (TA) ataupun proyek, perusahaan selalu mengutamakan tenaga bersertifikasi. Dia pun menyampaikan hal itulah yang menjadi kelemahan calon tenaga kerja lokal. Buntutnya, perusahaan merekrut pekerja dari luar daerah.

“Kedepannya, baik Pupuk Kaltim maupun seluruh stakeholder yang di kawasan industri perusahaan tersebut dimohon agar sekiranya mengadakan sertifikasi supaya tenaga kerja lokal memiliki daya bersaing,” pintanya.

Politikus Partai PAN itu mengatakan, pertemuan tersebut melahirkan 4 poin kesepakatan. Antara lain meminta seluruh perusahaan yang ada di Bontang agar memberikan perhatian kepada calon tenaga kerja pemula. Begitu pula bagi tenaga kerja yang sudah punya pengalaman namun belum sertifikasi dan yang sertifikasinya sudah tidak berlaku.

Poin kedua adalah memberdayakan tenaga lokal sesuai regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 1 Tahun 2009 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja.

“Perda tersebut mewajibkan perusahaan mengakomodir paling sedikit 75 persen tenaga kerja lokal dari total jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan,” ucapnya.

Poin selanjutnya yakni meminta Disnaker intens menyosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2009 ke semua stakeholder perusahaan yang ada di kawasan industri Pupuk Kaltim. Lalu poin terakhir, dengan adanya proyek PT KAN maka diminta dinas terkait memperketat pengawasan rekrutmen tenaga kerja. (*)

.
Comments

POPULER

To Top