Memonesia.com – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas kinerjanya, sehingga tahun ini di Kalimantan Timur (Kaltim), APBD mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dari prediksi awal diperkirakan sekitar Rp 14 triliun, melonjak menjadi angka Rp 25 triliun.
“Saya memberikan apresiasi pada pemerintah atas kinerjanya selama ini dalam meningkatkan pendapatan struktur APBD,” ujarnya, (24/10/2023).
Namun dibalik lonjakan anggaran yang cukup mengesankan tersebut, politikus Golkar itu merasa ada beberapa tantangan yang perlu disikapi dengan serius. Yakni, indikator-indikator yang belum terpenuhi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan partisipasi anak-anak di Kaltim yang rendah, hingga sejumlah masalah lain masih menjadi pekerjaan rumah yang belum berhasil diselesaikan.
Salah satu isu krusial lainnya adalah tingginya angka putus sekolah, terutama di tingkat SMA dan SMK. Diperkirakan pria kelahiran 1978 ini, ada sekitar 5 ribu siswa di Bumi Mulawarman yang memutuskan pendidikan di usia remaja. Hal ini menunjukkan, masih diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Kaltim. Atas dasar itu, besar harapannya agar APBD yang begitu besar ini, akan digunakan secara efisien dan efektif untuk menangani isu-isu krusial tersebut.
“Meskipun APBD bertambah besar, jika tidak digunakan dengan tepat dan sebaik mungkin, maka masalah-masalah yang ada di Kaltim mungkin tidak akan terselesaikan,” jelasnya.
Salehuddin benar-benar meminta perangkat daerah, untuk melakukan berbagai percepatan realisasi anggaran. Sehingga, dana yang telah dialokasikan dapat menyentuh kepentingan masyarakat dan memberikan dampak positif. Selain itu, permintaan ini adalah upaya untuk menghindari terjadinya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Jangan sampai, kata dia, nantinya justru akan menghambat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.
Dengan APBD yang melonjak drastis, sambung Nindya, Kaltim memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya, asalkan APBD tersebut dikelola dengan bijak dan efektif. Ke depan menurutnya, pemangku kepentingan di Kaltim perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk menangani berbagai permasalahan krusial seperti kemiskinan, stunting, dan pendidikan. Tujuannya, agar masyarakat Kaltim dapat merasakan manfaat nyata dari peningkatan anggaran tersebut. (adv)