Dewan Kutim Kritik Rendahnya Penyerapan Anggaran, Masalah SDM Jadi Sorotan Utama
KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Yan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rendahnya penyerapan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Kutim, yang ia nilai disebabkan oleh lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Yan, hal ini berdampak pada keterlambatan realisasi proyek pembangunan.
“SDM kita dalam hal penyerapan anggaran sangat lemah. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023, terlihat ada Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp1,7 triliun yang tidak terserap. Ini adalah masalah besar,” kata Yan.
Baca juga: Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi Delapan Tahun, DPRD Kutim Tekankan Akuntabilitas
Yan juga menyoroti ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada keterlambatan pembangunan yang seharusnya sudah dinikmati masyarakat.
“Contoh nyata adalah jalan penghubung antar kecamatan yang seharusnya sudah selesai. Karena lambatnya proses penyerapan, masyarakat harus menghadapi kondisi jalan yang becek saat hujan dan berdebu saat musim kemarau,” jelasnya.
Politisi ini menambahkan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah belum mampu menjadi solusi efektif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, terutama dalam hal pemerataan pembangunan. Masih banyak wilayah-wilayah di Kutai Timur, khususnya daerah pelosok, yang masih terisolir.
Baca juga: DPRD Kutai Timur Pertanyakan Prioritas Pembangunan Pabrik AMDK oleh Perumdam TTB
“Slogan ‘Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua’ sepertinya masih jauh dari kenyataan, karena masalah pengelolaan anggaran yang buruk.
Angka Rp1,7 triliun merupakan Silpa untuk tahun 2023, belum termasuk anggaran dari program Multy Years Contract yang juga tidak terserap dengan baik. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” pungkas Yan.
Tidak ada komentar