WFH ASN Bontang Ditetapkan Rabu, Pejabat Struktural Tetap Ngantor
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Foto (Nur/Memonesia)BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berencana menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Rabu. Kebijakan ini berbeda dari pemerintah pusat yang menetapkan WFH setiap Jumat sebagai bagian dari efisiensi energi di tengah tekanan konflik global terhadap pasokan dan biaya energi.
Perubahan hari itu dipilih agar tidak berbenturan dengan agenda rutin Pemkot Bontang, yakni Jumat Bersih. Program gotong royong tersebut dinilai bisa terganggu jika ASN justru menjalankan WFH di hari yang sama.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, skema WFH memang diarahkan tetap berjalan tanpa mengganggu program rutin pemerintah daerah.
“Kami rencanakan hari Rabu. Kalau Jumat, takutnya program tidak berjalan karena tidak ada yang hadir, makanya kami ubah harinya,” ujarnya saat ditemui, Rabu (1/4/2026).
Meski demikian, kebijakan itu tidak berlaku untuk seluruh ASN. Pemkot Bontang tetap mewajibkan sejumlah pejabat struktural masuk kantor seperti biasa.
Agus Haris menjelaskan, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, pejabat fungsional, hingga lurah tidak masuk dalam kelompok pegawai yang mendapat WFH. Mereka tetap diminta bekerja dari kantor.
“Seperti kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kasi, jabatan fungsional, dan lurah tidak mendapatkan WFH. Mereka tetap bekerja seperti biasa. Yang WFH ini rata-rata pegawai eselon IV,” jelasnya.
Skema itu menunjukkan WFH di Bontang tidak diterapkan merata. Di tengah alasan efisiensi energi, pemerintah daerah tetap membatasi siapa saja yang bisa bekerja dari rumah.
Pemkot Bontang juga menyiapkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Langkah ini diambil agar WFH tidak berubah menjadi celah bagi ASN yang justru tidak bekerja saat jam dinas.
Untuk pengawasan di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan dikerahkan memantau ASN yang menjalankan WFH. Pemerintah memastikan sanksi disiapkan bagi pegawai yang kedapatan menyalahgunakan kebijakan itu.
“Nanti akan kami awasi. Kalau ada yang kedapatan tidak bekerja dan malah nongkrong saat WFH, pasti ada sanksi,” tegasnya. (NS
Tidak ada komentar