Yan Prihatin, Masyarakat Kongbeng Manfaatkan Air Hujan untuk Kebutuhan Sehari-hari
Anggota DPRD Kutim, Yan. Foto (dil/memonesia)KUTAI TIMUR – Ketimpangan akses air bersih yang terjadi di wilayah eks transmigrasi, Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kutai Timur (Kutim), memaksa masyarakat mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Anggota DPRD Kutim, Yan, menegaskan penyelesaian masalah ini sudah seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Pasalnya, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum ada upaya untuk mengatasi persoalan itu.
Bahkan, pemasangan jaringan pipa PDAM yang tersedia saat ini belum menyentuh seluruh kawasan permukiman warga. Yan mengungkapkan bahwa hingga kini, jaringan pipa baru menjangkau jalan utama, sementara jalur menuju rumah-rumah warga belum terhubung. Hal ini menyulitkan masyarakat yang sangat membutuhkan akses air bersih.
“Pembangunan terus dilakukan, tapi distribusi air belum sampai ke rumah-rumah warga di wilayah eks-trans. Mereka mendesak percepatan realisasi, khususnya di titik yang direkomendasikan oleh desa,” ujar Yan, usai reses di kantor DPRD Kutim, Kamis (21/11/2024).
Dalam kondisi ini, warga terpaksa bergantung pada air hujan, sumur gali, hingga membeli air dari pihak ketiga yang memanfaatkan fasilitas PDAM. Namun, solusi alternatif ini jauh dari ideal, baik dari segi kualitas maupun keberlanjutan.
“Sebagian warga membeli air yang diambil dari jaringan PDAM oleh pihak tertentu, sementara yang lain mengandalkan air hujan atau sumur yang sering kali sudah kering,” jelas Yan.
Ia juga menyoroti adanya pihak yang menggunakan fasilitas negara untuk menjual air bersih, yang semakin memperburuk ketimpangan akses di kalangan warga.
Menurut Yan, persoalan ini menjadi keluhan utama yang disampaikan masyarakat selama kegiatan reses. Ia berjanji akan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan jaringan distribusi air hingga ke permukiman.
“Kami akan terus memperjuangkan agar distribusi air bersih ini segera ditingkatkan. Ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Krisis air bersih di eks-transmigrasi Kutim adalah cerminan kesenjangan layanan publik yang masih harus diperbaiki. Warga berharap komitmen pemerintah tidak hanya berhenti pada rencana, tetapi segera diwujudkan dalam langkah nyata.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar