Sekda Kutim Ingin Data OPD Terhimpun dan Terintegrasi dalam Satu Layanan

Admin
17 Nov 2026 13:08
2 menit membaca

MEMONESIA.COM, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ingin menghimpun data seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu layanan terpadu. Langkah ini ditujukan agar data yang selama ini tersimpan di berbagai sistem instansi dapat diakses dan dimanfaatkan bersama tanpa harus ditelusuri secara terpisah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, mengakui pemerintah daerah telah memiliki sejumlah sistem digital yang digunakan masing-masing perangkat daerah. Namun, data yang masih tersebar menjadi tantangan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

Ia mendorong unit layanan digital di lingkungan Sekretariat Daerah menjadi tempat penghimpunan data dari seluruh instansi. Melalui pusat data tersebut, informasi yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dapat digunakan lintas perangkat daerah sesuai kebutuhan.

“Yang utama saya inginkan adalah ada pusat data satu data, tetapi bisa dimanfaatkan untuk semua SKPD. Kita punya data, tetapi masih terpencar dan terpisah-pisah. Harapannya, dalam satu unit layanan ini semua data dari SKPD bisa terhimpun,” ungkap Rizali, 17 November 2026.

Menurutnya, integrasi data perlu disertai mekanisme berbagi informasi atau interoperabilitas. Dengan sistem tersebut, perangkat daerah yang membutuhkan data tidak lagi harus mendatangi atau meminta informasi secara terpisah kepada instansi yang menjadi pemilik data.

Unit layanan yang disiapkan di lingkungan Sekretariat Daerah diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut, baik bagi instansi yang bertugas menghasilkan data maupun perangkat daerah yang memanfaatkannya.

Rizali menegaskan, pengintegrasian sistem digital juga harus didukung koordinasi antarinstansi, terutama dalam proses validasi dan verifikasi. Hal ini diperlukan agar data yang digunakan maupun dipublikasikan pemerintah memiliki sumber yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penghimpunan data lintas perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah daerah berharap sistem terintegrasi dapat mendukung perencanaan pembangunan, memperkuat pengambilan keputusan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kutim. (Adv/Dir)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x