Sekda Kutim Soroti Data Berbeda Antarinstansi, Minta Revalidasi

Admin
17 Nov 2026 11:57
2 menit membaca

MEMONESIA.COM, Sangatta – Perbedaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Rizali Hadi. Ia meminta data yang dimiliki masing-masing instansi diperiksa kembali melalui proses validasi dan verifikasi agar pemerintah memiliki satu acuan informasi.

Rizali menilai, pengelolaan data yang masih berjalan secara terpisah berpotensi memunculkan perbedaan angka maupun informasi ketika digunakan lintas instansi. Karena itu, revalidasi diperlukan untuk memastikan data yang disajikan pemerintah benar-benar akurat dan konsisten.

Ia meminta wali data, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memperkuat koordinasi dalam proses penyelarasan tersebut.

“Saya mengharapkan kepada pihak wali data, Badan Pusat Statistik, termasuk Bappeda dan BRIDA, data itu nanti hanya satu yang keluar, jangan masing-masing mengeluarkan data. Karena validasi dan verifikasinya harus jelas,” ujar Rizali, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, perbedaan data bukan sekadar persoalan administrasi. Ketidakakuratan informasi dapat menyebabkan pemerintah keliru memahami kondisi di lapangan, sehingga kebijakan maupun program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran.

Pemeriksaan ulang dan penyelarasan data menjadi bagian dari upaya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta transformasi digital di lingkungan Pemkab Kutim. Melalui integrasi, data dari berbagai perangkat daerah diharapkan dapat dikelola dalam sistem yang terkoordinasi dan memiliki standar verifikasi yang jelas.

Rizali juga berharap unit layanan di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutim dapat menjadi pusat penghimpunan sekaligus koordinasi pemanfaatan data dari seluruh perangkat daerah. Dengan mekanisme tersebut, instansi dapat menggunakan informasi yang telah melalui proses pemeriksaan bersama.

Revalidasi dan integrasi data diharapkan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah disusun berdasarkan informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Adv/Dir)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x