Polemik Buaya Riska: Pemerintah Turun Tangan, DPRD Bontang Pertanyakan Dampak Ekonomi
Anggota DPRD Bontang, Agus Haris.BONTANG – Polemik seputar Buaya Riska, selebriti lokal Bontang, terus memanas hingga mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi. Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, bahkan menginginkan agar Riska dipulangkan. Hal ini menuai pertanyaan serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, terkait dampak ekonomi dan penanganannya.
Agus Haris mempertanyakan nilai ekonomi yang akan ditimbulkan jika Riska dipulangkan, terutama dalam konteks rekomendasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur. Ia menolak pengadaan penangkaran jika hanya untuk satu buaya liar, dan menegaskan bahwa Riska tidak boleh mendapatkan hak istimewa khusus.
“Kami juga tidak memiliki kalkulasi yang jelas mengenai keuntungan yang didapatkan oleh daerah karena Riska ini,” ungkapnya, Selasa (17/11/2023).
Wakil Ketua DPRD Kota Bontang meminta agar Pemerintah Kota Bontang membuat analisis kajian menyeluruh terkait dampak ekonomi, kajian sosial, keamanan, dan potensi perkembangan pariwisata yang mungkin dihasilkan oleh pemulangan Riska.
Perwakilan Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang mengindikasikan bahwa mereka masih dalam tahap awal penanganan masalah ini. Saat ini, pihaknya sedang melakukan survei lokasi untuk menentukan alternatif penangkaran yang aman bagi warga.
“Kami belum sejauh itu untuk menyelesaikan masalah ini, namun untuk pemilihan tempat-tempat alternatif untuk penangkaran kami selalu mengutamakan apakah tempat tersebut aman untuk warga,” jelas perwakilan Bapelitbang Bontang.
Ditekankan bahwa perhitungan nilai dari sisi ekonomi, pariwisata, dan sosial memerlukan kajian lebih lanjut dan mendalam. Polemik ini terus menjadi sorotan masyarakat dengan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penanganannya. (adv)
Tidak ada komentar